Anggota Komisi VIII DPR RI F-Gerindra Abdul Wachid sempat menyoroti soal adanya dugaan mark up (melebihkan harga) terkait biaya haji saat rdp dengan Kemenag.
saat rapat dengar pendapat dengan Kementerian Agama. Dia sempat menyinggung perbedaan harga gela haji yang dipasang oleh Kemenag dengan yang dijual di pasaran.
"Masyair ini perlu, bapak harus ada negosiasi, kita lemah di diplomasi pak, terus terang ini, masyair, ini jangan kita dibodohin orang Arab, saya pada waktu dulu 2022 haji saya cek, saya suruh tidur mereka itu, ya, si Sarikah saya suruh tidur, itu katanya ada perubahan, mana itu hanya kasur lebar 50 cm, panjang 170 cm, saya suruh tidur waktu itu,"Harganya 6 kali lipat dari harga yang SAR 1.500 jadi SAR 5.
Abdul Wachid lalu menjelaskan terkait harga. Dia menduga ada terjadi markup harga lantaran biaya pembuatan gelang haji yang ia tahu hanya Rp 5 ribu, tapi dihargai Rp 30 ribu.
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Komisi VIII DPR Minta Pemerintah Turunkan Biaya HajiKomisi VIII DPR minta pemerintah menurunkan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) yang sebelumnya diwacanakan sebesar Rp 69 juta
Baca lebih lajut »
Komisi VIII DPR Tegaskan Biaya Pemberangkatan Haji Belum Ditetapkan!Komisi VIII DPR RI menegaskan, hingga saat ini masih belum memutuskan biaya pemberangkatan haji. Komisi VIII DPR masih melakukan Rapat Dengar Pendapat dengan Kemenag terkait biaya haji Rp 69 juta.
Baca lebih lajut »
Realisasi Anggaran Kemensos Capai 98,58 Persen, Komisi VIII DPR Beri Apresiasi | merdeka.comKementerian Sosial menunjukkan kinerja anggaran yang mengesankan selama tahun 2022. Hal ini dapat diketahui dari tingginya angka penyerapan anggaran yakni mencapai 98,58 persen.A
Baca lebih lajut »
Soroti Usulan Biaya Haji Rp 69 Juta, Komisi VIII DPR: Itu Memberatkan Jemaah Haji!Komisi VIII DPR dan Kementerian Agama masih mengkaji komponen biaya haji untuk menghitung biaya yang harus dikeluarkan jemaah haji.
Baca lebih lajut »
Biaya Haji Tinggi, Komisi VIII DPR Dorong Revisi UU BPKHMenurut Wakil Ketua Komisi VIII DPR, manfaat yang menjadi subsidi biaya haji dirasa masih sangat kecil. Pada 2023, nilai manfaat yang diberikan diusulkan hanya 30 persen.
Baca lebih lajut »