Anggota Komisi VII DPR RI Novita Hardini meminta Kementerian Pariwisata mempertimbangkan kembali penghapusan Dana Alokasi Khusus (DAK) sektor pariwisata untuk ...
Jakarta - Anggota Komisi VII DPR RI Novita Hardini meminta Kementerian Pariwisata mempertimbangkan kembali penghapusan Dana Alokasi Khusus sektor pariwisata untuk tahun 2025 dalam rapat kerja dengan Menteri Pariwisata Widiyanti Putri Wardhana di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu.
Sebab, kata dia, penghapusan DAK tersebut dapat menghambat potensi pengembangan wisata di daerah yang seharusnya bisa mendorong pertumbuhan ekonomi. Tak terkecuali, kata dia, dampak penghapusan DAK tersebut terhadap pengembangan pariwisata Kabupaten Trenggalek, Jawa Timur. Dia menilai tanpa dukungan dari DAK maka pemerintah daerah akan kesulitan mengembangkan sektor pariwisata yang merupakan salah satu motor penggerak ekonomi daerah.
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Dipimpin Saleh Daulay, Ini Daftar Lengkap Anggota Komisi VII DPRDewan Perwakilan Rakyat (DPR) resmi menetapkan Alat Kelengkapan Dewan (AKD) untuk Komisi I hingga XI dalam Rapat Paripurna yang digelar
Baca lebih lajut »
Anggota Komisi VII DPR RI kunjungi LKBN Antara Biro RiauAnggota Komisi VII DPR Republik Indonesia, Hendry Munief melakukan kunjungan silahturahmi ke Perusahaan Umum Lembaga Kantor Berita Nasional (LKBN) Antara Biro ...
Baca lebih lajut »
Daftar Artis Anggota DPR serta Komisi yang Ditempatinya, Ahmad Dhani dan Once di Komisi XSebanyak 23 anggota DPR berlatar belakang artis telah bertugas di masing-masing komisi.
Baca lebih lajut »
Ada 2 Komisi Baru di DPR, Puan: Komisi XII Membidangi Energi-ESDM, Komisi XIII Hukum-HAMDengan penambahan ini, total komisi di DPR akan berjumlah 13 komisi.
Baca lebih lajut »
Ketua Komisi Pemilu Georgia Disiram Cat HitamKetua Komisi Pemilihan Umum Pusat Georgia disiram cat hitam oleh seorang anggota komisi dari partai oposisi.
Baca lebih lajut »
Jelang Penetapan AKD, PKB Akui Dapat Jatah Kursi Ketua Komisi 8 dan Komisi 6Dua ketua komisi DPR yang dimaksud PKB yakni Komisi 6 dan Komisi 8.
Baca lebih lajut »