Anggota Komisi IX DPR RI Ratu Ngadu Bonu Wulla meminta Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur untuk segera membentuk rancangan peraturan daerah (perda) ...
Anggota Komisi IX DPR RI Ratu Ngadu Bonu Wulla melakukan foto bersama usai pengukuhan Kawal PMI, di Kupang, Selasa . ANTARA/Benny Jahang.
"Provinsi Nusa Tenggara Timur merupakan daerah pemasok tenaga kerja ilegal ke luar negeri yang cukup banyak maka guna mengatasi hal itu sudah saatnya Pemerintah NTT memiliki perda yang melindungi pekerja migran agar tidak terjebak dalam kasus TPPO seperti terjadi selama ini," kata Anggota Komisi IX DPR RI Ratu Ngadu Bonu Wulla dalam acara pengukuhan komunitas relawan "Kawan PMI" NTT di Kupang, Selasa.
Salah satu yang perlu dilakukan, kata dia, membuat peraturan daerah tentang perlindungan PMI, sehingga para pencari kerja benar-benar terlindungi dari jeratan para cukong yang ingin mengambil keuntungan dari tenaga kerja yang direkrut secara ilegal.
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Komisi X DPR: Pengelolaan Museum Belum Jadi Isu Utama, Nih BuktinyaKasus kebakaran museum nasional menjadi bukti jika pengelolaan museum sebagai penyimpanan artefak sejarah Indonesia belum menjadi arus utama.
Baca lebih lajut »
Komisi III DPR berencana panggil Kapolri soal gembong Fredy PratamaAnggota Komisi III DPR RI Hinca Panjaitan mengatakan pihaknya berencana untuk memanggil Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo terkait kasus gembong ...
Baca lebih lajut »
Komisi IV DPR Sepakati Bentuk Panja Tangani Harga dan Ketersediaan JagungKomisi IV akan memanggil jajaran Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan, Kementerian Pertanian, Badan Pangan Nasional (Bapanas).
Baca lebih lajut »
Komisi III DPR RI Akan Panggil Pengusaha dan Investor di Pulau RempangWarga Rempang menyatakan mereka tidak menolak proyek Rempang Eco-City tersebut. Hanya saja, mereka meminta agar 16 kampung tua yang berusia ratusan tahun tidak mengalami penggusuran.
Baca lebih lajut »
Komisi III DPR Akan Panggil Pengusaha dan Investor di Pulau RempangWakil Ketua Komisi III DPR mengatakan banyak dugaan mafia main di Pulau Rempang, sehingga pihaknya ingin penjelasan detail dari pengusaha dan investor di sana.
Baca lebih lajut »