Selain itu, kata dia, pembentukan Pansus skandal impor beras diperlukan untuk memperbaiki tata kelola pangan RI.
mendorong pembentukan Panitia Khusus untuk mengungkap skandal mark up impor 2,2 juta ton beras senilai Rp2,7 triliun dan kerugian negara akibat demurrage
“Sekaligus perbaiki tatakelola dan memastikan komitmen dan langkah pemerintah dalam wujudkan kedaulatan pangan dan keberpihakan kepada petani dan kemandirian pangan,” tambahnya.digaungkan Direktur Rumah Politik Indonesia Fernando Emas.
Hanya saja, ia menegaskan perusahaan itu tidak pernah memberikan penawaran harga kepada Bulog sejak bidding di tahun 2024."Jadi tidak memiliki keterikatan kontrak impor dengan kapi pada tahun ini," kata Suyamto dalam keteranganya, Kamis .. Direktur Eksekutif SDR Hari Purwanto meminta KPK dapat memeriksa Kepala Badan Pangan Nasional dan Kepala Bulog sebagai pihak yang paling bertanggung jawab terkait permasalahan ini.
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Komisi III DPR minta PPATK ungkap anggota DPR main judi onlineKomisi III DPR RI meminta Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) mengungkap data anggota DPR yang terlibat atau bermain judi dalam jaringan ...
Baca lebih lajut »
Komisi III DPR Minta PPATK Ungkap Anggota DPR Main Judi OnlineBerita Komisi III DPR Minta PPATK Ungkap Anggota DPR Main Judi Online terbaru hari ini 2024-06-26 14:11:01 dari sumber yang terpercaya
Baca lebih lajut »
KPK Usut Dugaan Korupsi Libatkan Anggota Komisi XI DPR RI dan Anggota BPK, Kasus Apa?KPK saat ini tengah melakukan pengusutan terhadap dugaan kasus korupsi yang melibatkan salah satu Anggota Komisi XI DPR RI dan salah satu anggota V BPK.
Baca lebih lajut »
Anggota Komisi VI DPR Ingatkan Pemerintah untuk Tidak Naikkan Harga BerasPemerintah diingatkan untuk tak naikkan harga beras.
Baca lebih lajut »
Anggota Komisi II DPR Bicara Nasib Honorer, Tanya Pak Menteri ke ManaJPNN.com : Menjelang pendaftaran PPPK 2024, anggota Komisi II DPR menyoroti kebijakan pemerintah soal penyelesaian masalah honorer.
Baca lebih lajut »
Saat Anggota DPR Mengkritisi Komisi Yudisial, Antara Ada dan TiadaKalangan DPR meminta KY menunjukkan eksistensi kelembagaannya untuk menepis pandangan lembaga itu antara ada dan tiada.
Baca lebih lajut »