Anggota Komisi III DPR Sebut Seharusnya Menpolhukam Bisa Laporkan Temuan PPATK ke Penegak Hukum

Benny K Harman menyebut seharusnya Menkopolhukam Mahfud MD bisa sampaikan laporan PPATK ke penegak hukum.

"Menkopolhukam Mahfud MD yang membuka ini kan? Mestinya Pak Mahfud MD itu menyampaikan laporan temuan PPATK itu ke aparat penegak hukum. Jika ada transaksi-transaksi yang mencurigakan, maka harus disampaikan kepada aparat penegak hukum untuk ditelisiki lebih lanjut," kata Benny di Jakarta, Minggu dikutip dari Tribun News.

Kepala PPATK Ivan Yustiavandana tidak merinci di kementerian apa saja transaksi janggal tersebut, namun Mahfud mengaku tahu kementerian mana saja yang tercatat memiliki transaksi janggal.

Berita ini telah kami rangkum agar Anda dapat membacanya dengan cepat. Jika Anda tertarik dengan beritanya, Anda dapat membaca teks lengkapnya di sini. Baca lebih lajut:

KompasTV /  🏆 22. in İD

Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama

Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.

Mahfud MD: Rafael Alun Bolak-balik ke Deposit Box Sebelum DiblokirSetelah PPATK memblokir, lanjutnya, PPATK langsung mencari dasar hukum untuk membuka deposit box tersebut.
Baca lebih lajut »

PPATK Temukan Transaksi Janggal Rp 300 Triliun Pegawai Kemenkeu, Apa Saja Tugas PPATK?Pusat Pelaporan Analisis dan Transaksi Keuangan menemukan adanya transaksi janggal ke Kemenkeu yang mencapai Rp 300 triliun. Ini tugas PPATK.
Baca lebih lajut »

Ramai Transaksi Janggal Rp 300 Triliun di Kemenkeu, Anggota Komisi XI: Harus Jadi AlarmAnggota Komisi XI DPR, Puteri Komarudin menanggapi soal ramainya temuan transaksi janggal Rp 300 triliun di Kementerian Keuangan.
Baca lebih lajut »

Legislator Minta Pemprov Segera Urus Berkas Kependudukan Warga Plumpang |Republika OnlineAnggota Komisi A DPRD DKI minta Pemprov segera mengurus kependudukan warga Plumpang.
Baca lebih lajut »

Komisi Yudisial Diminta Awasi Proses Banding KPUAnggota Komisi III DPR Fraksi Demokrat, Santoso, meminta Partai Rakyat Adil Makmur (Prima) mengikuti proses hukum yang ditempuh di tingkat banding Pengadilan Tinggi.
Baca lebih lajut »

PPATK Bekukan Belasan Rekening Pejabat Kemenkeu Andhi Pramono, Eko Darmanto dan Wahono SaputroPPATK Bekukan Belasan Rekening Pejabat Kemenkeu Andhi Pramono, Eko Darmanto dan Wahono Saputro TempoNasional
Baca lebih lajut »