Guspardi berpandangan, persyaratan 20 persen terlalu berat dan memunculkan potensi pasangan calon 'memborong' dukungan dari partai politik.
Menurut Gaus, ambang batas lebih rendah bisa menghadirkan banyak calon yang dapat dipilih masyarakat.
"Kita malah yang inisiator dari awal-awal. Artinya dengan diturunkannya ambang batas persyaratan pencalonan kepala daerah, akan makin membuka peluang kepada para kandidat calon bupati, wali kota dan gubernur," kata Guspardi di Jakarta, Minggu.
Guspardi berpandangan, persyaratan 20 persen terlalu berat dan memunculkan potensi pasangan calon"memborong" dukungan dari partai politik.Hal tersebut, kata Guspardi, tidak baik bagi pendidikan politik di Indonesia. "Intinya, persyaratan dukungan tidak perlu diperberat agar masyarakat banyak pilihan untuk menentukan siapa yang akan menjadi pemimpin di daerah," ujarnya.Baca juga:"Yang paling penting lagi apa, menghindari supaya jangan ada kandidat yang berupaya membeli atau pun merangkul semua partai-partai politik, karena persyaratannya yang ketat sehingga terjadi calon tunggal," ujarnya.
Menurut Guspardi, calon kepala daerah yang melawan kontak kosong seharusnya tidak terjadi dalam demokrasi Indonesia karena tidak baik bagi pendidikan politik ke depan.
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Polri Tangkap Djoko Tjandra, Anggota Komisi III Ingatkan soal Buron Harun MasikuDidik berharap, Polri juga bisa menangkap buron-buron lain.
Baca lebih lajut »
Komisi X DPR Minta Pendataan PJJ Mewakili Seluruh Kelompok MasyarakatWakil Ketua Komisi X DPR Hetifah Sjaifudian mengatakan, perlu adanya data lebih mendalam dan mewakili seluruh kelompok masyarakat...
Baca lebih lajut »
Pimpinan Komisi III Minta Menkumham Telusuri Oknum yang Terlibat Pelarian Djoko TjandraMenurut Sahroni, investigasi terhadap lembaga hukum wajib dilakukan tidak hanya oleh kepolisian dan kejaksaan, namun juga Kemenkumham.
Baca lebih lajut »
Komisi III akan Kawal Proses Hukum Joko Tjandra“Sebagai legislatif kami pastikan akan terus mengawal kasus Joko Tjandra ini termasuk kasus barunya,” ujar Anggota Komisi III DPR Fraksi Gerindra, Habiburokhman, Sabtu (1/8).
Baca lebih lajut »
Komisi VII DPR RI dan Kepala BPH Migas Tinjau Proyek Pembangunan Pelabuhan KijingAnggota Komisi VII DPR RI dan Kepala BPH Migas kunjungan kerja ke Kalimantan Barat untuk meninjau proyek pembangunan Pelabuhan...
Baca lebih lajut »
Penerapan Ganjil Genap di Tengah Pandemi, DPRD: Mungkin Pak Anies Lelah dan BingungAnggota Komisi C DPRD DKI Jakarta Anthony Winza mempertanyakan kebijakan Pemprov DKI Jakarta yang kembali memberlakukan...
Baca lebih lajut »