Anggota Komisi I DPR RI Evita Nursanty meminta agar Kementerian Komunikasi dan Informatika bersama Kementerian Perdagangan menghentikan penjualan kartu SIM ...
Jakarta - Anggota Komisi I DPR RI Evita Nursanty meminta agar Kementerian Komunikasi dan Informatika bersama Kementerian Perdagangan menghentikan penjualan kartu SIM Zain secara permanen, tidak hanya untuk sementara waktu.
Menurutnya, akibat penjualan kartu SIM Zain di Indonesia, banyak pihak yang terdampak negatif seperti kehilangan potensi pajak, penerimaan negara bukan pajak , perlindungan konsumen, dan iklim usaha terganggu. "Operator telekomunikasi Indonesia kan tidak bisa menjual kartu SIM di Saudi. Kenapa kita mengizinkan mereka berjualan di Indonesia. Harusnya pemerintah melakukan resiprokal, sehingga persaingan usaha menjadi lebih sehat," kata Evita.Senada dengan Evita, praktisi telekomunikasi yang juga mantan anggota Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia Heru Sutadi menilai, seharusnya Kemenkominfo tidak hanya menghentikan sementara penjualan kartu SIM Zain di Indonesia.
"Kalau benar dihentikan, ya bisa jadi efek jera bagi operator lain agar tidak sembarangan jualan produk di sini. Asal ada peringatan secara resmi, baik dari Menteri Kominfo atau BRTI, bukan sekadar kesimpulan rapat," ujar Heru.
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Dua Berkas Kasus E-KTP Rampung, Markus Nari Segera Jadi TerdakwaAnggota Komisi II DPR dari Fraksi Partai Golkar Markus Nari segera berstatus terdakwa setelah penyidik Komisi Pemberantasan...
Baca lebih lajut »
Kompolnas Sebut Lulus Tes Psikologi Tak Menjamin Bebas EmosiKomisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) menilai anggota kepolisian pemegang senjata api yang dinyatakan lulus tes psikologis...
Baca lebih lajut »
Menhub: Angka Kecelakaan dan Meninggal Pada Lebaran 2019 TurunKementerian Perhubungan mendapat apresiasi dari mitra kerjanya Komisi V DPR RI karena dinilai sukses dalam menyelenggarakan angkutan Lebaran 2019.
Baca lebih lajut »
Daniel usulkan tunda pembahasan RUU PertanahanWakil Ketua Komisi IV DPR RI Daniel Johan mengusulkan agar pembahasan Rancangan Undang Undang tentang Pertanahan (RUU Pertanahan) ditunda hingga DPR RI ...
Baca lebih lajut »
Ruslan Abdul Gani Dinilai Figur Tepat Jadi Anggota BPKRuslan Abdul Gani, salah satu dari 32 nama calon anggota BPK RI yang sudah dikantongi Komisi XI DPR RI dinilai pas dan tepat...
Baca lebih lajut »
Anggota DPR RI minta kasus hukum kepala desa di Aceh dihentikanAnggota Komisi III DPR RI M Nasir Djamil meminta Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh menarik laporan kasus hukum Keuchik (kepala desa) Munirwan terkait dugaan ...
Baca lebih lajut »