Anggota Komisi I DPR Sukamta mengatakan, Menkominfo memiliki wewenang penuh dalam UU ITE untuk memberantas judi online.
Anggota Komisi I DPR Sukamta meminta Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Arie tidak hanya teriak-teriak tanpa ada tindak tegas memberantas judi online yang kian marak. Ia mengingatkan kasus judi online sudah lama namun ada pembiaran.
Ia meminta Menkominfo jangan hanya gertak tapi tindak tegas dengan memberi denda dan pencabutan izin. Satgas ini dibentuk karena judi daring atau online telah menimbulkan keresahan masyarakat, mengakibatkan kerugian finansial, gangguan sosial, dan psikologis yang dapat menimbulkan efek tindak kriminal.
Kemudian, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy menjadi Wakil Ketua Satgas Judi Online. Sementara itu, Ketua Harian Pencegahan dijabat Menteri Komunikasi dan Informatika, Budi Arie Setiadi. Ketua Satgas melaporkan setiap perkembangan pelaksanaan tugasnya kepada Presiden paling sedikit setiap tiga bulan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan. Adapun masa kerja Satgas mulai berlaku sejak ditetapkannya Keppres pada 14 Juni 2024 sampai dengan 31 Desember 2024.
Tak hanya itu, kata dia, judi juga menimbulkan dampak negatif. Mulai dari, kehilangan harta benda, perpecahan keluarga, hingga meningkatnya angka kejahatan dan kekerasan yang menimbulkan korban jiwa.
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Ketua Komisi VII DPR: Indira SYL bukan Anggota Komisi VIIKetua Komisi VII DPR RI Sugeng Suparwoto mengatakan bahwa putri mantan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo (SYL), yakni Indira Chunda Thita Syahrul, ...
Baca lebih lajut »
Komisi I DPR Singgung Polwan Bakar Suami di Depan Menkominfo Buntut Judi OnlineBerita Komisi I DPR Singgung Polwan Bakar Suami di Depan Menkominfo Buntut Judi Online terbaru hari ini 2024-06-10 14:52:11 dari sumber yang terpercaya
Baca lebih lajut »
Anggota Komisi III DPR Pertanyakan Alasan Kejagung Minta Tambahan Pengamanan dari Puspom TNIAnggota Komisi III DPR RI dari Fraksi Partai Demokrat Benny K Harman menyatakan, Kejagung seharusnya tidak perlu menambah pengamanan.
Baca lebih lajut »
Naturalisasi Dokter Asing, Anggota Komisi IX DPR RI: Perlu Perhatikan Mobilisasi hingga Payung HukumnyaAdanya mobilisasi dokter atau tenaga kesehatan antar negara ini bukan hal yang baru dan ini sebuah keniscayaan.
Baca lebih lajut »
Anggota Komisi VII DPR: Target lifting minyak APBN 2024 perlu direvisiAnggota Komisi VII DPR Dyah Roro Esti menilai target produksi siap jual atau lifting minyak bumi, yang ditetapkan dalam APBN 2024 sebesar 635 ribu barel ...
Baca lebih lajut »
Anggota Komisi V DPR: Kebijakan Tapera perlu disosialisasikanAnggota Komisi V DPR Hamka B Kady menilai pemerintah perlu menyosialisasikan secara masif terkait Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera), sehingga publik ...
Baca lebih lajut »