Anggota DPRD NTT Pertanyakan Kenaikan Tarif Taman Nasional Komodo

Indonesia Berita Berita

Anggota DPRD NTT Pertanyakan Kenaikan Tarif Taman Nasional Komodo
Indonesia Berita Terbaru,Indonesia Berita utama
  • 📰 hariankompas
  • ⏱ Reading Time:
  • 28 sec. here
  • 2 min. at publisher
  • 📊 Quality Score:
  • News: 15%
  • Publisher: 70%

Kenaikan tarif masuk TN Komodo Rp 3,75 juta oleh Pemprov NTT dengan alasan untuk kepentingan konservasi ditolak DPRD NTT. Nusantara AdadiKompas

Petugas jagawana TN Komodo, Kamis , mengambil gambar komodo yang sedang bersantai di bawah rindang pohon, dekat Pos Loh Liang, Pulau Komodo, Manggarai Barat, NTT.

KUPANG, KOMPAS — Kenaikan tarif masuk ke Taman Nasional Komodo, Nusa Tenggara Timur, per 1 Agustus 2022 memantik pertanyaan dari anggota legislatif setempat. Kenaikan tarif dengan alasan biaya konservasi dinilai tidak tepat dan justru akan menurunkan angka kunjungan wisatawan ke TN Komodo. Anggota DPRD Nusa Tenggara Timur , daerah pemilihan Manggarai Barat, yang membidangi masalah kepariwisataan, Yohanes Rumat, di Kupang, Senin , mengatakan, kebijakan tarif masuk Taman Nasional Komodo, Manggarai Barat, yang sudah viral, membingungkan masyarakat.

Berita ini telah kami rangkum agar Anda dapat membacanya dengan cepat. Jika Anda tertarik dengan beritanya, Anda dapat membaca teks lengkapnya di sini. Baca lebih lajut:

hariankompas /  🏆 8. in İD

Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama

Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.

Ditarget Sepuluh Kursi DPRDDitarget Sepuluh Kursi DPRDLAMONGAN, Radar Lamongan - DPC PDI Perjuangan Lamongan akhirnya memiliki ketua definitif. Itu setelah Husen mendapatkan SK penetapan dan pengesahan ketua. SK bernomor 238/KPTS/DPP/VI/2022 itu menyebutkan masa bakti periode 2019-2024. Selain Husen sebagai ketua, SK itu juga menyebutkan Reso Suprapto sebagai sekretaris, dan Fujika Senna Oktavia menjadi bendahara.
Baca lebih lajut »

Anggotanya Resmi jadi Tersangka, Wakil Ketua DPRD Gresik: Pemanggilan Harus Ada Surat Dari GubernurAnggotanya Resmi jadi Tersangka, Wakil Ketua DPRD Gresik: Pemanggilan Harus Ada Surat Dari GubernurPasca penetapan Nur Hudi Didin,anggota DPRD Gresik dari Fraksi NasDem sebagai tersangka dalam kasus dugaan penodaan agama,perkawinan manusia dengan kambing
Baca lebih lajut »

Viral Video Gubernur dan Ketua DPRD Sultra Menghamburkan Uang di Atas PanggungViral Video Gubernur dan Ketua DPRD Sultra Menghamburkan Uang di Atas PanggungGubernur Ali Mazi, Ketua DPRD Sultra Abdurahman Saleh dan Bupati Butur Ridwan Zakaria menghamburkan uangnya di panggung. videoviral
Baca lebih lajut »

Ketua DPRD Marah, Kakek Donjuan Memperdaya Mahasiswi Berkedok Dosen dan Gelar PalsuKetua DPRD Marah, Kakek Donjuan Memperdaya Mahasiswi Berkedok Dosen dan Gelar PalsuKakek Donjuan dikabarkan hanya lulusan Pendidikan Guru Agama (PGA) setingkat sekolah menengah atas. KetuaDPRDMarah
Baca lebih lajut »

Seusai Studi Tiru, DPRD Konkep Akan Bangun Pojok AspirasiSeusai Studi Tiru, DPRD Konkep Akan Bangun Pojok AspirasiRencana mendirikan Pojok Aspirasi setelah melakukan studi tiru ke Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sultra. StudiTiru
Baca lebih lajut »

Anggota DPRD: Perubahan 22 Nama Jalan Minim Sosialisasi |Republika OnlineAnggota DPRD: Perubahan 22 Nama Jalan Minim Sosialisasi |Republika OnlineAkibatnya, perubahan nama jalan menimbulkan beberapa penolakan dari warga.
Baca lebih lajut »



Render Time: 2025-02-25 20:09:53