Anggota DPRD DKI: Penerapan ERP di 25 Ruas Jalan Jakarta Hanya Memindahkan Lokasi Macet

Indonesia Berita Berita

Anggota DPRD DKI: Penerapan ERP di 25 Ruas Jalan Jakarta Hanya Memindahkan Lokasi Macet
Indonesia Berita Terbaru,Indonesia Berita utama
  • 📰 KompasTV
  • ⏱ Reading Time:
  • 54 sec. here
  • 2 min. at publisher
  • 📊 Quality Score:
  • News: 25%
  • Publisher: 63%

Penerapan ERP di Jakarta hanya memindahkan lokasi macet.

- DPRD dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta kembali membahas rencana penerapan jalan berbayar Electronic Road Pricing sebagai pengurai kemacetan di 25 titik di Ibu Kota.

Kenneth dalam keterangan tertulis, Selasa menyatakan,"Jika tetap ngotot pemberlakukan ERP di 25 ruas jalan, itu hanya memindahkan lokasi kemacetan saja. Saya yakin kendaraan roda empat maupun roda dua akan mencari jalan alternatif lain dengan melintas di jalan-jalan lingkungan yang terdapat di permukiman padat penduduk atau kata lainnya jalan tikus, ini pasti akan menimbulkan masalah baru.

Kenneth menilai wacana kebijakan ERP di 25 titik jalan ibukota bisa diterapkan jika pelayanan publik atau transportasi publik sudah maksimal. "Di dalam Raperda Pasal 4, terdapat ada kemitraan. Itu kemitraan dalam bentuk apa? harus di jelaskan secara detil, jangan lantas nanti malah masyarakat yang harus menanggung resiko akibat yang ditimbulkan oleh pemerintah."

"Cuma kalau caranya menentukan 25 ruas jalan secara sporadis seperti inilah yang saya rasa tidak pas," ujarnya. Rencananya, 25 ruas jalan yang akan menjadi lokasi penerapan ERP adalah Jalan Pintu Besar Selatan, Jalan Gajah Mada, Jalan Hayam Wuruk dan Jalan Majapahit.

Berita ini telah kami rangkum agar Anda dapat membacanya dengan cepat. Jika Anda tertarik dengan beritanya, Anda dapat membaca teks lengkapnya di sini. Baca lebih lajut:

KompasTV /  🏆 22. in İD

Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama

Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.

Tuai Polemik, Rencana Penerapan ERP Tergantung DPRD DKITuai Polemik, Rencana Penerapan ERP Tergantung DPRD DKIDishub DKI Jakarta sebagai inisiator rencana penerapan jalan berbayar atau Electronic Road Pricing (ERP) menyatakan akan mengikuti apapun keputusan dari DPRD.
Baca lebih lajut »

Anak Buahnya Absen Bahas ERP, Heru Budi Minta DPRD DKI Jakarta Undang KembaliAnak Buahnya Absen Bahas ERP, Heru Budi Minta DPRD DKI Jakarta Undang KembaliPj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono angkat suara terkait absennya Asisten Perekonomian dan Keuangan Setda DKI Jakarta Sri Haryati dalam rapat Komisi B DPRD yang membahas jalan berbayar atau electronic road pricing (ERP).
Baca lebih lajut »

Pembahasan Kebijakan ERP Mandek di DPRD Jakarta, Batal?Pembahasan Kebijakan ERP Mandek di DPRD Jakarta, Batal?Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta, Syafrin Liputo mengatakan bahwa saat ini tengah fokus penuntasan regulasi dalam bentuk Peraturan Daerah (Perda) soal kebijakan...
Baca lebih lajut »

Jakarta Bakal Terapkan Jalan Berbayar ERP, Uangnya untuk Apa?Jakarta Bakal Terapkan Jalan Berbayar ERP, Uangnya untuk Apa?Untuk kendaraan roda empat dikenakan tarif ERP mulai Rp 5.000 hingga Rp 19.900. Rencana tarif ERP tersebut berlaku mulai pukul 05.00 WIB hingga pukul 22.00 WIB.
Baca lebih lajut »

Pj Gubernur DKI Jakarta Sebut Tiga Nama Kandidat Sekda DKI Jakarta Sudah Diserahkan ke KemendagriPj Gubernur DKI Jakarta Sebut Tiga Nama Kandidat Sekda DKI Jakarta Sudah Diserahkan ke KemendagriPj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono mengungkapkan Pemprov DKI Jakarta telah menyerahkan tiga nama kandidat yang akan menempati posisi Sekda DKI Jakarta.
Baca lebih lajut »

Anggota DPR Kesal Harga Tiket JKT-Papua Mahal: Melebihi ke Eropa!Anggota DPR Kesal Harga Tiket JKT-Papua Mahal: Melebihi ke Eropa!Apalagi memasuki musim Lebaran atau Natal dan Tahun Baru (Nataru), kenaikan harga tiket pesawat sangat luar biasa.
Baca lebih lajut »



Render Time: 2025-02-26 23:10:59