Temuan warga yang tinggal di rusunawa tapi memiliki mobil hingga kapal membuat Anggota Komisi D DPRD DKI Jakarta, Hardiyanto Kenneth, geram.
"Kenapa dari awal warga mampu bisa tinggal di rusunawa, padahal kita ketahui bahwa rusunawa ini hanya diperuntukan warga Jakarta yang kurang mampu, kemudian bagaimana juga warga yang tidak punya KTP DKI dan tidak punya NPWP bisa memiliki rusun, bagaimana mekanisme pengawasannya? Dari awal bagaimana prosesnya hingga bisa tinggal di rusunawa, klarifikasinya bagaimana? Jadi jangan hanya menerima laporan dari anak buah saja, tapi turun langsung ngecek biar lebih akurat," tegas Kent.
Kent menilai keberadaan masyarakat golongan mampu yang tinggal di rusun akibat adanya permainan mafia rusun. Menurutnya, untuk mendapatkan unit rusun tergolong sulit, tetapi banyak unit rusun yang kosong seperti Rusun Rawa Buaya, Cengkareng, Jakarta Barat. "Masih banyak warga miskin yang tak bisa mendapatkan unit rusun, tapi pada kenyataannya setelah di cek lapangan banyak juga unit rusun yang kosong. Itu di mana masalahnya? Apa jangan-jangan ada mafia rusun yang bermain," tegas Kent.Kent pun meminta kepada Pj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi untuk menunjuk Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman definitif yang berani untuk menyelesaikan permasalahan rusun dan apartemen di Jakarta.
"Pj Gubernur harus cari orang yang berani dan bisa menjadi game changer. Jangan tunjuk orang yang hanya modal omdo dan ABS saja, banyak rusun yang saat ini masih bermasalah dan sampai saat ini tak pernah selesai serta terkesan ada pembiaran," ungkap Ketua IKAL PPRA Angkatan LXII itu. "Kadis itu selain paham persoalan masalah, juga harus berani dan inovatif. Saran saya Pj Gubernur cari Kadis yang pintar dan berani," sambungnya.
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Bahas soal JIS, Anggota DPRD DKI dari PKS Sebut Jakpro Belum Terima Surat dari Buro HappoldAnggota DPRD DKI Jakarta Taufik Zoelkifli menanggapi kabar tentang adanya surat dari Buro Happold terkait rancangan Jakarta International Stadium (JIS).
Baca lebih lajut »
Konsultan Buro Happold Sebut JIS Tak Sesuai Panduan Desain, Begini Tanggapan Anggota DPRD DKI!Perusahaan Jasa Desain, Rekayasa dan Konsultasi asal Inggris, Buro Happold dalam surat klarifikasinya menyatakan tidak diminta untuk merancang stadion JIS.
Baca lebih lajut »
Buro Happold Sebut JIS Tak Sesuai Panduan, Anggota DPRD DKI Minta Dibentuk PansusDPRD DKI Jakarta, Dwi Rio Sambodo, mengusulkan pembentukan pansus menyusul pernyataan Buro Happold yang menyebut pembangunan JIS tidak sesuai panduan.
Baca lebih lajut »
Anggota DPRD DKI usulkan program DP Nol dihapus karena tak bermanfaat'Jangan buang -buang uang rakyat. Kalau sudah masa DP Nol Rupiah tidak ada hasilnya, sudah dicoret saja,' kata Anggota Komisi D DPRD DKI Jakarta, August Hamonangan.
Baca lebih lajut »
Anggota DPRD DKI Usul Program Rumah DP Nol Rupiah Dihapus, Buntut dari Praktik SewaAnggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PSI mengusulkan program rumah DP nol rupiah dihapus. Usulan ini mengacu pada praktik sewa unit.
Baca lebih lajut »
DPRD DKI Jakarta Tak Setuju Desain JIS Mesti Kebarat-baratan, Murni Karya Anak BangsaAnggota Komisi B DPRD DKI Jakarta Taufik Zoelkifli tak setuju jika Jakarta Internasional Stadium (JIS) disebut mesti kebarat-baratan.
Baca lebih lajut »