Anggota Komisi VII DPR mengkritik penggunaan aplikasi MyPertamina karena tak tepat
Menurutnya, akar permasalahan dari penggunaan aplikasi ini ada dua. Pertama, subsidi tidak tepat sasaran."Misalnya, bensin bersubsidi tidak sampai ke yang berhak, makanya mau pakai aplikasi baru lagi. Padahal dulu sudah ada program digitalisasi di lebih dari 5.500 SPBU. Lalu apa hasilnya digitalisasi SPBU itu, berarti selama ini digitalisasi tidak benar-benar dijalankan dengan baik. Padahal digitalisasi itu sudah memakan dana triliunan," jelasnya.
"Kalau saja penerapan digitalisasi itu dilakukan dengan baik, maka sebenarnya data penjualan Pertalite, Solar, dan Pertamax sudah ada. Jadi tidak perlu lagi pakai aplikasi baru untuk beli Pertalite. Ini terkait dengan akar masalah yang kedua yakni soal pengawasan," tegas politikus PDI-Perjuangan itu.
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Anggota DPR Tak Setuju Beli Pertalite Pakai Aplikasi MyPertamina: BPH Migas Kok Enak Sekali KerjanyaAnggota Komisi VII DPR RI Paramitha Widya Kusuma mengaku tidak setuju dengan kebijakan pembelian Bakar Minyak (BBM) bersubsidi menggunakan aplikasi MyPertamina.
Baca lebih lajut »
Beli Pertalite dan LPG Pakai MyPertamina, DPR: Masyarakat Diharapkan SadarAnggota Komisi VII DPR, Sartono Hutomo, berharap masyarakat bijak dalam mengkonsumsi bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi jenis Pertalite dan Solar serta LPG. TempoBisnis
Baca lebih lajut »
DPR: Penggunaan MyPertamina untuk Beli Pertalite Perlu Pengawasan Ketat | Ekonomi - Bisnis.comAnggota Komisi VII DPR RI Diah Nurwitasari menilai penerapan aplikasi MyPertamina untuk membeli BBM subsidi jenis solar dan pertalite butuh pengawasan ketat.
Baca lebih lajut »
DPR: Perlu Pengawasan Ketat Penggunaan MyPertaminaPengawasan ketat penggunaan aplikasi MyPertamina itu untuk mencegah terjadinya kebocoran BBM bersubsidi mengalir ke industri atau kelompok mampu.
Baca lebih lajut »
Komisi I DPR Dorong Program Digitalisasi Administrasi KependudukanPemerintah sedang menggalakkan berbagai program untuk memanfaatkan digital, salah satunya adalah mengenai administrasi kependudukan
Baca lebih lajut »