Anggota Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun menilai gagasan pemerintah tentang "tax amnesty" atau pengampunan pajak jilid II bisa menjadi terobosan ...
Jakarta - Anggota Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun menilai gagasan pemerintah tentang "tax amnesty" atau pengampunan pajak jilid II bisa menjadi terobosan lanjutan bagi pemerintahan Presiden Joko Widodo dalam menambah penerimaan negara.
Mantan pegawai Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan itu menambahkan, pengampunan pajak kedua harus didasarkan atas pemikiran kuat dan alasan tepat, yakni perlunya pengampunan pajak kedua disampaikan kepada publik secara baik. Karena itu, Misbakhun memberikan sejumlah catatan, jika pemerintahan Presiden Jokowi hendak mengulangi program pengampunan pajak, agar mengevaluasi penerapan pengampunan pajak pertama, yang meskipun berhasil, tapi masih memiliki dua kelemahan.
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Komisi V DPR Usulkan Bentuk Badan Pengembangan Kawasan Danau TobaPembangunan pariwisata tidak hanya terfokus pada wilayah sekitar Danau Tobanya saja, tetapi merata di tujuh kabupaten yang mengelilingi Danau Toba.
Baca lebih lajut »
KPK Panggil Anggota DPR terkait Suap Proyek PUPRAnggota DPR RI Komisi V Fauzih H Amro dipanggil sebagai saksi untuk tersangka Hong Arta.
Baca lebih lajut »
KPK geledah rumah dan 'money changer' anggota DPR Nyoman DhamantraKPK sudah menggeledah rumah dan lokasi tempat penukaran uang (money changer) milik anggota Komisi VI DPR dari Fraksi PDI-Perjuangan I Nyoman Dhamantra dalam ...
Baca lebih lajut »
Eks Anggota DPR Fraksi Hanura Mangkir dari Panggilan KPKMantan anggota DPR Fraksi Hanura Fauzih H. Amro mangkir sebagai saksi untuk tersangka Hong Arta John Alfred terkait kasus suap proyek di Kementerian PUPR.
Baca lebih lajut »
KPK Geledah Ruang Kerja Anggota DPR I Nyoman DharmantraFoto Penyidik KPK membawa koper berisi dokumen meninggalkan ruangan usai menggeledah ruang kerja anggota...
Baca lebih lajut »
DPR: Wacana amendemen UUD 1945 jangan untuk kepentingan politik sesaatWakil Ketua DPR RI Fadli Zon menilai wacana amendemen UUD 1945 jangan bertujuan untuk kepentingan politik sesaat, sehingga harus dilakukan kajian khusus ...
Baca lebih lajut »