'Maksud dari kompensasi ini bertujuan untuk melindungi peternak agar mereka mau melaporkan sapi yang sakit atau mengalami gejala tertentu,' kata Johan.
Pemeriksaan kesehatan hewan ternak di Pasar Ternak Muara Bulian Kabupaten Batanghari. Pemerintah Provinsi Jambi. ANTARA/Riski Apriyani
Johan dalam keterangan di Jakarta, Rabu, menyebutkan kompensasi khusus kepada peternak karena saat ini PMK telah menyebar ke 15 provinsi dan perlu diwaspadai akan terus meluas jika tidak ada langkah jitu untuk memutus rantai penyebarannya. Mengingat sebaran wabah yang sangat cepat di sejumlah daerah, politisi Partai Keadilan Sejahtera itu menyoroti kinerja monitoring dan evaluasi yang telah dilakukan selama ini terkait PMK.
"Saya minta Menteri Pertanian mengikuti pendapat dari ahli kesehatan hewan, yang perlu dipahami bahwa ternak yang terinfeksi PMK memang bisa sembuh namun virus tetap bertahan dalam tubuhnya sehingga menjadi virus PMK ke hewan lain yang sehat, sehingga langkah yang diambil adalah hewan terinfeksi PMK wajib dipotong dan diberikan ganti rugi berupa dana kompensasi kepada semua peternak," ujar Johan.
"Insya Allah dalam waktu yang sangat singkat pada saat ini Pusvetma Kementan sedang membuat vaksin PMK yang ditargetkan selesai empat bulan atau sebelum Agustus 2022," kata Menteri Syahrul dalam rapat kerja bersama Komisi IV DPR RI di Jakarta, Senin .
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Pemerintah Kirim Surpres Pemekaran Papua ke DPR, MRP: Akal Sehatna Dimana?Saat ini, UU Nomor 2/2021 tentang Otsus Papua masih diuji materi di MK. MRP pun mempertanyakan etika pemerintah atas hal tersebut.
Baca lebih lajut »
Ketua DPR apresiasi kontingen Indonesia raih tiga besar SEA Games 2021Ketua DPR RI Puan Maharani mengapresiasi keberhasilan kontingen Indonesia meriah tiga besar atau urutan ketiga klasemen akhir SEA Games 2021 Vietnam.
Baca lebih lajut »
Anggaran Mulai Dibahas di DPR, Gaji PNS Naik Tahun Depan?Pemerintah telah mengajukan KEMPPKF ke Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)
Baca lebih lajut »
Ada Tambang 24 Tahun Cari Emas Tanpa Hasil, DPR Minta Izinnya DicabutKomisi VII meminta Kementerian ESDM untuk mencabut izin operasi PT Sorikmas Mining karena perusahaan ini tak kunjung produksi dalam 24 tahun.
Baca lebih lajut »
Revisi UU Narkotika, DPR Dorong Penguatan RehabilitasiDPR meminta Kemenkumham memperkuat masalah rehabilitasi dalam revisi UU Narkotika yang akan segera dibahas.
Baca lebih lajut »