DPR optimistis hasil RUU SDA berujung pada kesepakatan bersama Pemerintah
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Komisi V Intan Fitriana Fauzia mengatakan optimisis terhdap Rancangan Undang – Undang Sumber Daya Air . DPR dan Pemerintah sebelumnya berkomitmen untuk menyelesaikan pembahasan RUU SDA sebelum periode legislatif 2014-2019 berakhir.
Baca Juga Saat ini Posisi RUU SDA sudah dibahas di Panja, dan akan kembali ke Tim Perumus. Saat ini tinggal 1 DIM , yaitu pasal 51 yang belum tuntas. “Sebab visi kami sudah sama. Baik pemerintah maupun DPR sama-sama mengacu kepada pasal 33 UUD 45 dan 6 prinsip dasar yang menjadi keputusan MK. Bahwa air harus dikuasai Negara dan pemenuhan hak rakyat atas air,” ujarnya
Sementara itu PBNU memandang tidak ada masalah pengelolaan air oleh pihak swasta, sepanjang ada ketegasan pengaturan oleh pemerintah. Karena itu, PBNU meminta penyusunan Rancangan Undang-Undang Sumber Daya Air dikaji lebih mendalam agar tidak menutup ruang bagi dunia usaha.
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Kejagung dan ICW Dorong DPR Rampungkan RUU KUHAPKejaksaan Agung dan Indonesia Corruption Watch (ICW) mendorong anggota DPR segera menyelesaikan pembahasan RUU KUHAP.
Baca lebih lajut »
Pemerintah-DPR Didesak Sahkan RUU Perlindungan Data PribadiPenyelesaian pembahasan RUU Perlindungan Data Pribadi dinilai penting mengantisipasi penyalahgunaan data pribadi yang makin marak.
Baca lebih lajut »
Anggota DPR Sarankan Alokasi Anggaran Pendidikan DievaluasiDana pendidikan 20 persen dibagi ke berbagai kementerian dan lembaga
Baca lebih lajut »
Mayoritas Anggota DPR Demokrat Desak Dimulainya Proses Makzulkan TrumpKelompok mayoritas Demokrat dalam DPR Amerika kini mendesak dimulainya proses pemakzulan terhadap presiden Trump, setelah seorang anggota dari negara bagian California menjadi anggota Demokrat ke-118
Baca lebih lajut »
Pemerintah Kaji Revisi UU ITE, Anggota Komisi I DPR Soroti Diskresi PenyidikPemerintah akan mengkaji soal revisi Undang-Undang ITE setelah Presiden Joko Widodo (Jokowi) meneken Keppres amnesti untuk Baiq Nuril. Begini kesepakatannya: Jokowi BaiqNuril
Baca lebih lajut »
ELSAM: Jangan Pertaruhkan Demokrasi di Ranah DigitalHasil kajian Elsam menjelaskan bahwa RUU Kamtansiber harus fokus pada strategi keamanan siber di Indonesia. RUUKamtansiber
Baca lebih lajut »