Saat ini KBRI Damaskus berkomunikasi intens untuk memastikan PMI yang menjadi korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) di Suriah dalam kondisi baik dan sehat untuk dipulangkan.
Dia menyebut dari penelusuran di KBRI, Indonesia memiliki tantangan tersendiri yakni proses yang lama untuk bisa mendapatkanatau kewenangan seorang pekerja bisa pulang atau tidak merupakan hak majikan.
Christina mengingatkan hendaknya kasus PMI seperti yang dialami Dede dan Ayu menjadi pembelajaran bagi WNI yang ingin bekerja di luar negeri, agar memahami betul kesepakatan atau kontrak dengan agen sebelum diberangkatkan. "Kasus di Suriah, misalnya, mereka terikat kontrak kerja sekian tahun dan manakala berhenti di tengah jalan maka harus membayar ganti rugi kepada majikannya. Resiko itu harus dipahami," tuturnya.
"Kami juga mendorong KBRI agar apa pun persoalan atau aduan yang masuk itu ditanggapi. Jangan juga tunggu viral. Karena kami yakin kerja KBRI untuk memastikan keselamatan dan perlindungan WNI kita di luar negeri selama ini sudah berjalan dengan baik," kata Christina
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Marak Kasus PMI di Suriah Ingin Pulang, Komisi I DPR: Pastikan Negara HadirAnggota Komisi I DPR RI Christina Aryani merespons kasus Pekerja Migran Indonesia di Suriah yang meminta pulang karena kondisi pekerjaan yang berat.
Baca lebih lajut »
Sepak Terjang Menantu Ma'ruf Amin: Pengusaha hingga Jadi Anggota DPRRapsel Ali meninggal dunia. Anggota Komisi VI DPR yang juga menantu Wakil Presiden Ma'ruf Amin ini diduga meninggal karena serangan jantung.
Baca lebih lajut »
Saat Anggota DPR Mengaku Dapat Uang Sebagai Makelar Tambang...Anggota Komisi III DPR RI Andi Rio Idris Padjalangi mengaku kerap mendapat pemasukan dari hasil menjadi makelar tambang.
Baca lebih lajut »
Anggota Komisi Hukum DPR Sebut Pencekalan Dito Mahendra ke Luar Negeri TepatKPK mengajukan surat pencegahan perjalanan luar negeri ke Imigrasi terhadap Mahendra Dito Sampurno alias Dito Mahendra.
Baca lebih lajut »
ICW: 55 Anggota DPR Belum Patuh LHKPNHasil pemetaan ICW pada Maret 2023 dari 86 unsur pimpinan alat kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat (AKD), 55 orang tidak patuh LHKPN.
Baca lebih lajut »
Anggota DPR Desak Pemerintah Ganti Lahan Suku Sakai yang Dikuasai Pengusaha SawitAnggota Fraksi PDIP sebut pengusaha sawit gunakan mafia untuk kuasai lahan
Baca lebih lajut »