Anggota DPR minta Pemda bantu pemutakhiran data tenaga honorer

Indonesia Berita Berita

Anggota DPR minta Pemda bantu pemutakhiran data tenaga honorer
Indonesia Berita Terbaru,Indonesia Berita utama
  • 📰 antaranews
  • ⏱ Reading Time:
  • 16 sec. here
  • 2 min. at publisher
  • 📊 Quality Score:
  • News: 10%
  • Publisher: 78%

Anggota Komisi II DPR RI Guspardi Gaus meminta pemerintah daerah (Pemda) membantu pemutakhiran data tenaga honorer supaya bisa masuk dalam pangkalan data BKN ...

Arsip Penjabat Gubernur Banten Al Muktabar menyerahkan 489 Surat Keputusan Gubernur Pengangkatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Tenaga Guru Formasi Tahun 2023 Pemerintah Provinsi Banten

Sebagaimana diketahui, kata dia, pemerintah akan segera membuka seleksi CPNS dan PPPK 2024, dengan alokasi sebanyak 221.936 formasi di instansi pusat dan 1.383.758 di instansi daerah. "Jadi tes ini formalitas untuk mendata ulang tenaga honorer melalui pemutakhiran data di BKN ," ujarnya.

Berita ini telah kami rangkum agar Anda dapat membacanya dengan cepat. Jika Anda tertarik dengan beritanya, Anda dapat membaca teks lengkapnya di sini. Baca lebih lajut:

antaranews /  🏆 6. in İD

Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama

Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.

Anggota Komisi I DPR TB Hasanuddin Kecam Bentrokan Anggota TNI AL dan Brimob di Sorong PapuaAnggota Komisi I DPR TB Hasanuddin Kecam Bentrokan Anggota TNI AL dan Brimob di Sorong PapuaTB Hasanuddin mengecam insiden bentrokan antara anggota TNI AL dengan anggota Brimob di Kota Sorong.
Baca lebih lajut »

Rapat Paripurna DPR RI Ke-15 Hanya Dihadiri 189 Anggota DPR, 101 Anggota Lainnya IzinRapat Paripurna DPR RI Ke-15 Hanya Dihadiri 189 Anggota DPR, 101 Anggota Lainnya IzinPuan mengungkapkan sebanyak 189 anggota DPR hadir pada rapat penutupan masa sidang menyambut libur Lebaran Idul Fitri 2024.
Baca lebih lajut »

Komisi II DPR RI Imbau Pemda Bantu Pemutakhiran Data Tenaga Honorer untuk Bisa Diangkat PPPKKomisi II DPR RI Imbau Pemda Bantu Pemutakhiran Data Tenaga Honorer untuk Bisa Diangkat PPPKAnggota Komisi II DPR RI Guspardi Gaus meminta pemerintah daerah (Pemda) dapat membantu pemutakhiran data tenaga honorer
Baca lebih lajut »

Empat Bulan, Anggota Komisi Penyiaran dan Komisi Informasi NTT Belum GajianEmpat Bulan, Anggota Komisi Penyiaran dan Komisi Informasi NTT Belum GajianSelama empat bulan berturut-turut lembaga komisi penyiaran dan komisi informasi publik NTT belum dapat gaji dan uang.
Baca lebih lajut »

Anggota Komisi IX DPR Minta Pencairan THR Swasta Paling Lambat H-14 LebaranAnggota Komisi IX DPR Minta Pencairan THR Swasta Paling Lambat H-14 LebaranAnggota Komisi IX DPR RI Edy Wuryanto meminta Menaker Ida Fauziah mengubah aturan pemberian THR bagi perusahaan swasta dari H-7 menjadi H-14 Lebaran.
Baca lebih lajut »



Render Time: 2025-02-22 23:33:54