Anggota Komisi XI DPR RI Sihar Sitorus meminta Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menghentikan penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) desa.
Anggota Komisi XI DPR RI Sihar Sitorus meminta Kementerian Keuangan menghentikan penyaluran Bantuan Langsung Tunai desa. Program itu dinilai membuat masyarakat jadi malas bekerja.
"Kumpul punya kumpul hampir mendekati UMR bahkan sampai UMR, akhirnya sulit dan itu menciptakan karakter negatif yang biasanya tadinya kerja keras menjadi malas. Ini suatu hal yg harus ditinjau," tambahnya.Menjawab itu, Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kemenkeu Luky Alfirman mengatakan BLT desa di 2023 tetap diadakan. Hal itu dilakukan salah satunya untuk menekan kemiskinan ekstrem di desa.
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Anggota Komisi I DPR Apresiasi Pendekatan Humanis TNIChristina Aryani mengapresiasi pendekatan humanis yang telah dilakukan TNI selama ini melalui upaya pembinaan teritorial, komunikasi sosial, serta pendekatan budaya melalui tokoh.
Baca lebih lajut »
Guspardi Gaus Pastikan Komisi II DPR RI Tidak Pernah Bahas Penundaan PemiluKomisi II DPR tetap berkomitmen penyelenggaran Pemilu tetap di laksanakan sesuai dengan jadwal yang sudah disepakati oleh DPR bersama Pemerintah.
Baca lebih lajut »
Komisi II DPR Ungkap Kekesalan Soal Usul Penghapusan Jabatan GubernurKetua Komisi II DPR Ahmad Doli Kurnia mengaku kesal dengan usulan penghapusan jabatan gubernur yang muncul mendekati Pemilu 2024. Kenapa?
Baca lebih lajut »
Komisi I DPR Dorong Indonesia Berperan Aktif Wujudkan Perdamaian DuniaJazuli Juwaini Mendorong Indonesia untuk bisa berperan aktif dalam mewujudkan perdamaian dunia dengan cara aktif mengkampanyekan kerukunan antar suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA).
Baca lebih lajut »
Komisi I DPR Apresiasi Kesiapan Provinsi Jatim dalam Program Satu Data IndonesiaKomisi I DPR RI melakukan kunjungan kerja ke Provinsi Jawa Timur untuk mengetahui bagaimana pengelolaan dan perlindungan data yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur.
Baca lebih lajut »
Komisi IX DPR Minta Kemenkes Tanggung Biaya Rawat Pasien Suspek Gagal Ginjal AkutKemenkes diminta menanggung biaya perawatan pasien suspek gagal ginjal akut akibat obat sirup
Baca lebih lajut »