Anggota Komisi XI DPR RI juga berharap, setelah vaksinasi yang dilakukan secara nasional ini diharapkan percepatan ekonomi bisa dilakukan sesuai harapan.
DALAM rangka meningkatkan herd Immunity di Indonesia, Perhimpunan Bank Perkreditan Rakyat Indonesia DKI Jakarta berkomitmen menyukseskan program vaksinasi Covid-19 yang diselenggarakan pemerintah sejak Januari 2021.
Dalam kegiatan vaksinasi Covid-19 yang digelar OJK dan Bank Indonesia yang bekerja sama dengan Perbarindo menargetkan 1.100 orang. “Vaksinasi ini akan dilaksanakan pada 24-25 Juli 2021,” katanya. Vaksinasi massal insan BPR-BPRS yang terdiri dari direksi dan karyawan tersebut merupakan bagian dari peran aktif Perbarindo dalam menyukseskan program vaksinasi, khususnya bagi industri jasa keuangan dalam hal ini BPR-BPRS di seluruh Indonesia.
Sebelum program vaksinasi, Perbarindo sudah terlibat aktif dalam gerakan Peduli Covid-19. Di sepanjang Oktober 2020 misalnya, Perbarindo bekerja sama dengan Gerakan Pakai Masker dalam melawan dan mencegah penularan virus Covid-19. Kamrussamad juga menjelaskan bahwa program perlindungan sosial yang diberikan pemerintah selama masa PPKM Darurat dan PPKM Level-4 antara lain bantuan sosial Tunai , program keluarga harapan , prakerja, bantuan pelaku usaha mikro .
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Hari Anak Nasional, Anggota DPR Sebut Covid-19 hingga Gizi Buruk Jadi PR PemerintahMufida menyebut bahwa Hari Anak Nasional harus jadi refleksi menyeluruh guna menyelesaikan berbagai persoalan anak Indonesia.
Baca lebih lajut »
Anggota DPR Netty Prasetiyani Minta Pemerintah Evaluasi PPKM
Baca lebih lajut »
Komisi III DPR Minta Larangan TKA Masuk RI Tak Pandang BuluWakil Ketua Komisi III DPR meminta larangan TKA masuk ke Indonesia selama PPKM diterapkan tanpa pandang bulu.
Baca lebih lajut »
Komisi X DPR Sindir Masih Banyak Rektor Rangkap JabatanSejumlah anggota DPR menolak rektor perguruan tinggi negeri di seluruh RI rangkap jabatan sebagai komisaris BUMN atau jabatan lain.
Baca lebih lajut »