Anggota Komisi II DPR RI Sutriyono mengimbau pemerintah yakni kementerian yang terkait dengan pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Pertanahan harus satu ...
Jakarta - Anggota Komisi II DPR RI Sutriyono mengimbau pemerintah yakni kementerian yang terkait dengan pembahasan Rancangan Undang-Undang Pertanahan harus satu suara sehingga pembahasan RUU tersebut dapat berjalan lancar dan segera selesai.
Menurut Sutriyono, ketiga kementerian itu mewakili pemerintah sesuai amanah Surat Presiden Joko Widodo untuk membahas RUU Petanahan. Dalam pembahasannya, RUU Pertanahan itu ternyata berkaitan dengan kementerian lainnya yakni Kementerian Energi dan Sumber Data Mineral , Kementerian Kelautan dan Perikanan , Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup , dan Kementerian Pertahanan .
"RUU Pertanahan ini merupakan inisiatif DPR. Jadi kalau bisa selesai pada periode ini, akan menjadi 'legacy' bagi DPR RI," katanya.
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
DPR Minta Presiden Revisi Surpres Pembahasan RUU PertanahanDengan surat presiden baru, RUU Pertanahan yang menimbulkan permasalah dan bertentangan dengan beberapa UU akan dapat diselesaikan.
Baca lebih lajut »
Baleg DPR Dinilai Terlalu Semangat Bahas RUU KamtansiberBadan Legislatif (Baleg) DPR dinilai terlalu bersemangat membahas Rancangan Undang-Undang Keamanan dan Ketahanan Siber (RUU...
Baca lebih lajut »
DPR Gelar Rapat Paripurna Bahas RUU APBN 2020Rapat dimulai tepat pukul 10.50 WIB dengan dihadiri 303 dari 560 anggota dewan yang ada.
Baca lebih lajut »
Seluruh Fraksi DPR-RI Setujui RUU APBN 2020Dalam RUU APBN 2020, pemerintah sendiri telah menetapkan penerimaan negara pada 2020 sebesar Rp2.221,5 triliun.
Baca lebih lajut »
IKPI Dorong DPR segera Tuntaskan RUU Konsultan PajakSaat ini, di DPR tengah bergulir RUU Konsultan Pajak. RUU ini dianggap sebagai salah satu upaya meningkatkan penerimaan negara dari sektor pajak.
Baca lebih lajut »