Pemberian izin tambang ke perguruan tinggi ditolak.
- Anggota Komite III DPD RI, Al Hidayat Samsu menolak keras pemberian izin tambang ke perguruan tinggi yang tercantum dalam Revisi Undang-Undang No 3/2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara .
Sebab, kalau kampus diberikan kewenangan mengelola tambang, ada risiko mereka akan kehilangan suara kritis terhadap eksploitasi sumber daya alam yang merugikan lingkungan dan masyarakat. "Pemberian konsesi tambang kepada perguruan tinggi tidak hanya merusak integritas akademik, tetapi juga membuka potensi konflik kepentingan yang lebih besar," kata Al Hidayat dalam keterangannya, Jumat .
Menurut Al Hidayat, dosen dan tenaga pendidik di Indonesia masih menghadapi berbagai persoalan mendesak yang belum terselesaikan. "Peran utama perguruan tinggi adalah mencetak generasi unggul yang siap bersaing di tingkat global. Memberikan tanggung jawab tambahan berupa pengelolaan tambang justru berisiko besar terhadap integritas dan kredibilitas akademik," ujarnya.
Al Hidayat Samsu Tambang Uu Minerba Revisi Perguruan Tinggi
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Usulan Ketua DPD RI: Potong Gaji DPR dan DPD untuk MBGKetua DPD RI, Sultan Bachtiar Najamudin, mengusulkan agar potongan gaji dan tunjangan anggota DPR dan DPD digunakan untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG). Usulan ini muncul di tengah perdebatan tentang pembiayaan MBG yang memerlukan anggaran besar. Menurutnya, DNA dermawan masyarakat Indonesia dapat dimanfaatkan melalui zakat untuk mendukung program ini.
Baca lebih lajut »
Serikat Pekerja Kampus Tolak Pemberian Izin Tambang untuk Perguruan TinggiSerikat Pekerja Kampus (SPK) menyuarakan penolakan mereka terhadap beleid yang ada dalam Pasal 51A Rancangan Undang-Undang (RUU) Pertambangan Mineral dan Batubara atau RUU Minerba.
Baca lebih lajut »
Farhan Tolak Ajakan Pemberian Dana untuk FilmMuhammad Farhan, Wali Kota Bandung, menolak permintaan kelompok yang meminta dana untuk pembuatan film. Dia menyatakan bahwa hal tersebut bukan tugas pemerintah kota dan melihat potensi penyalahgunaan dana.
Baca lebih lajut »
KIKA Sampaikan Sejumlah Alasan Kampus Harus Tolak Pemberian Izin TambangKIKA menyebut wacana kampus dapat izin tambang merupakan jebakan untuk membuat perguruan tinggi yang semestinya kritis menjadi bungkam
Baca lebih lajut »
Temui Anggota PPUU DPD RI Lia Istifhama, FM3 Bahas Dampak Sosial Ekonomi Reklamasi Pesisir SurabayaJPNN.com : Forum Masyarakat Madani Maritim (FM3) bertemu anggota PPUU DPD RI Lia Istifhama pada Jumat, 24 Januari 2025.
Baca lebih lajut »
Jejak Emilia Contessa di Panggung PolitikEmilia Contessa pernah menjadi anggota DPD periode 2014 hingga 2019 setelah meninggalkan kariernya di dunia hiburan.
Baca lebih lajut »