Anggaran Rp1,5 T Kalsel Berisiko tidak Berkontribusi untuk Pembangunan

Indonesia Berita Berita

Anggaran Rp1,5 T Kalsel Berisiko tidak Berkontribusi untuk Pembangunan
Indonesia Berita Terbaru,Indonesia Berita utama
  • 📰 mediaindonesia
  • ⏱ Reading Time:
  • 21 sec. here
  • 2 min. at publisher
  • 📊 Quality Score:
  • News: 12%
  • Publisher: 92%

Kelemahan penyusunan anggaran Pemerintah Daerah menjadi penyebab utama munculnya risiko tersebut.

ANGGARAN sebesar Rp1,5 triliun untuk sektor pariwisata, ketahanan pangan, UMKM, dan kemiskinan yang digelontorkan Provinsi Kalimantan Selatan berisiko gagal dan tidak efisien sehingga tidak berkontribusi dalam mencapai sasaran pembangunan.

"Dari hasil evaluasi anggaran 2023 Pemda di Kalsel senilai Rp1,5 triliun berisiko tidak berkontribusi langsung dalam mencapai sasaran strategis pembangunan daerah," ungkapnya. Kelemahan tersebut mengakibatkan penggunaan anggaran tidak bermanfaat besar untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Oleh karena itu, BPKP dan aparat pengawasan intern pemerintah akan melakukan pemantauan lebih ketat.

Berita ini telah kami rangkum agar Anda dapat membacanya dengan cepat. Jika Anda tertarik dengan beritanya, Anda dapat membaca teks lengkapnya di sini. Baca lebih lajut:

mediaindonesia /  🏆 2. in İD

Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama

Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.

Segera Perbaiki Jembatan Penghubung Saka Binjai-Bina SejahteraSegera Perbaiki Jembatan Penghubung Saka Binjai-Bina SejahteraAnggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kapuas Franco B Dehen meminta kepada pemerintah daerah.
Baca lebih lajut »

P3K Dinilai Mengurangi Beban Anggaran DaerahP3K Dinilai Mengurangi Beban Anggaran DaerahDewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Seruyan mendukung upaya pemerintah daerah yang saat ini telah mengusulkan sekitar 525 formasi tenaga Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) ke pemerintah pusat.
Baca lebih lajut »

Alasan Komisi IX Hapus Anggaran Wajib Pemerintah untuk Kesehatan di RUU Kesehatan |Republika OnlineAlasan Komisi IX Hapus Anggaran Wajib Pemerintah untuk Kesehatan di RUU Kesehatan |Republika OnlineDi UU 36/2009, mandatory spending APBN untuk kesehatan sebesar 5 persen.
Baca lebih lajut »

Gempur Rokok Ilegal, Bea Cukai Jalin Sinergi dengan Pemerintah Daerah | Republika OnlineGempur Rokok Ilegal, Bea Cukai Jalin Sinergi dengan Pemerintah Daerah | Republika OnlineBea Cukai jalin kolaborasi dengan pemerintah daerah sosialisasikan ketentuan cukai.
Baca lebih lajut »

Cuaca Jawa Timur 20 Juni 2023, Siang Hingga Malam Gerimis di Wilayah BerikutCuaca Jawa Timur 20 Juni 2023, Siang Hingga Malam Gerimis di Wilayah BerikutBerikut ramalan cuaca hari ini khusus daerah-daerah di Jawa Timur beserta imbauan penting untuk masyarakat.
Baca lebih lajut »

Ternyata! Ini Penyebab Tukin PNS Daerah 'Jomplang'Ternyata! Ini Penyebab Tukin PNS Daerah 'Jomplang'Jomplangnya tukin di daerah disebabkan komponen terbesar perhitungannya didasari dari pendapatan asli daerah (PAD).
Baca lebih lajut »



Render Time: 2025-02-16 15:31:41