Anggaran Penambahan Pilkada Disesuaikan Protokol Covid-19 |Republika Online

Indonesia Berita Berita

Anggaran Penambahan Pilkada Disesuaikan Protokol Covid-19 |Republika Online
Indonesia Berita Terbaru,Indonesia Berita utama
  • 📰 republikaonline
  • ⏱ Reading Time:
  • 30 sec. here
  • 2 min. at publisher
  • 📊 Quality Score:
  • News: 15%
  • Publisher: 63%

DPR RI ingin pilkada serentak tahun ini berlangsung demokratis, sehat, dan aman.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Ketua Komisi II DPR Arwani Thomafi mengatakan DPR sepakat untuk menambah anggaran pemilihan kepala daerah 2020. Penambahan anggaran dilakukan karena adanya protokol pencegahan Covid-19, yang akan diterapkan selama tahapan Pilkada. Baca Juga "Standarnya seperti apa, kita ingin pilkada ini demokratis, sehat, aman. Tidak hanya sukses saja terlaksana, tapi aman," ujar Arwani saat dihubungi, Kamis .

"Karena ini Covid-19 dan darurat maka darurat dan pelaksanaan penundaan di 2020 dasarnya perppu, maka sebagian teman-teman usulkan agar dicover APBN semua," ujar Arwani. "Harus sebelum tahapan dimulai, sebelum 15 Juni selsai. Tanggalnya karena harus ada izin pimpinan DPR dan ke komisi-komisi terkait," ujar Wakil Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan .

Selain itu, KPU juga tengah menyusun PKPU tentang pilkada dalam kondisi bencana nonalam Covid-19. PKPU ini masih dalam proses menerima masukan melalui forum grup diskusi yang berlangsung Selasa kemarin.

Berita ini telah kami rangkum agar Anda dapat membacanya dengan cepat. Jika Anda tertarik dengan beritanya, Anda dapat membaca teks lengkapnya di sini. Baca lebih lajut:

republikaonline /  🏆 16. in İD

Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama

Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.

Akomodasi Protokol Covid-19, Anggaran Pilkada 2020 DitambahAkomodasi Protokol Covid-19, Anggaran Pilkada 2020 DitambahDPR, Kemendagri, KPU, Bawaslu, DKPP sepakat menambah anggaran Pilkada 2020 untuk mengantisipasi penularan Virus Corona.
Baca lebih lajut »

Ombudsman Ingatkan Potensi Maladministratif Pilkada 2020 |Republika OnlineOmbudsman Ingatkan Potensi Maladministratif Pilkada 2020 |Republika OnlinePilkada serentak 2020 akan berlangsung dalam situasi pandemi Covid-19.
Baca lebih lajut »

Pemerintah Harus Lebih Terbuka Soal Detil Kebijakan Anggaran PENPemerintah Harus Lebih Terbuka Soal Detil Kebijakan Anggaran PENPemerintah seharusnya lebih terbuka terkait penambahan anggaran beserta pengalokasiannya dalam penanganan pandemi covid-19 dan pemulihan ekonomi nasional (PEN).
Baca lebih lajut »

DIY Laporkan tak Ada Penambahan Kasus Positif Covid-19 |Republika OnlineDIY Laporkan tak Ada Penambahan Kasus Positif Covid-19 |Republika OnlineNihil kasus positif Covid-19 di DIY terjadi pada 2 dan 3 Juni.
Baca lebih lajut »

Hari Ini 11 Provinsi tak Ada Penambahan Kasus Covid-19 |Republika OnlineHari Ini 11 Provinsi tak Ada Penambahan Kasus Covid-19 |Republika OnlineSebanyak 11 provinsi tidak mengalami penambahan kasus positif Covid-19
Baca lebih lajut »

Jatim dan Papua Salip DKI Penambahan Kasus Positif Covid-19 |Republika OnlineJatim dan Papua Salip DKI Penambahan Kasus Positif Covid-19 |Republika OnlineKasus positif di Jatim bertambah 213 orang, Papua 94 orang, dan DKI Jakarta 60 orang.
Baca lebih lajut »



Render Time: 2025-03-01 15:00:56