Setelah KY, ORI menyampaikan dampak dari efisiensi anggaran pada kinerja lembaga. Khusus ORI, pemangkasan anggaran bisa menggerus kerja pengawasan pelayanan publik.
JAKARTA, KOMPAS – Instruksi Presiden Prabowo Subianto untuk meng efisiensi anggaran kementerian/lembaga juga berpotensi berimbas pada kinerja Ombudsman RI. Penyelesaian pengaduan masyarakat hingga pencegahan malaadministrasi yang menjadi tugas utama ORI berpotensi tak bisa optimal dijalankan. Pemangkasan anggaran seharusnya dilaksanakan dengan prinsip keadilan dan transparansi sehingga tidak merugikan masyarakat.
”Kalau tidak ada perubahan, pelayanan dalam fungsi pengawasan tidak bisa berjalan maksimal, termasuk kegiatan inspeksi mendadak yang biasa kami lakukan memerlukan perjalanan dinas,” kata Najih. Jenis malaadministrasi yang paling banyak dilaporkan meliputi penundaan berlarut, tidak memberikan pelayanan, dan penyimpangan prosedur.
”Kami tidak menolak efisiensi, apalagi untuk kepentingan yang mulia. Namun, dalam pelaksanaannya, prinsip keadilan dan transparansi harus diperhatikan agar semua lembaga tetap dapat menjalankan fungsinya secara optimal,” kata Najih. ”Memang ada pemotongan anggaran, besaran persis ada di Sekjen KY. Tapi, dari anggaran yang diterima, itu hanya cukup untuk operasional rutin sehingga tupoksi KY tak ada anggarannya,” kata Mukti.Seleksi wawancara terhadap salah satu calon hakim agung di Gedung Komisi Yudisial, Jakarta, akhir April 2022.
JAKARTA, KOMPAS – Instruksi Presiden Prabowo Subianto untuk mengefisiensi anggaran kementerian/lembaga juga berpotensi berimbas pada kinerja Ombudsman RI. Penyelesaian pengaduan masyarakat hingga pencegahan malaadministrasi yang menjadi tugas utama ORI berpotensi tak bisa optimal dijalankan. Pemangkasan anggaran seharusnya dilaksanakan dengan prinsip keadilan dan transparansi sehingga tidak merugikan masyarakat.
”Kalau tidak ada perubahan, pelayanan dalam fungsi pengawasan tidak bisa berjalan maksimal, termasuk kegiatan inspeksi mendadak yang biasa kami lakukan memerlukan perjalanan dinas,” kata Najih. Jenis malaadministrasi yang paling banyak dilaporkan meliputi penundaan berlarut, tidak memberikan pelayanan, dan penyimpangan prosedur.
”Kami tidak menolak efisiensi, apalagi untuk kepentingan yang mulia. Namun, dalam pelaksanaannya, prinsip keadilan dan transparansi harus diperhatikan agar semua lembaga tetap dapat menjalankan fungsinya secara optimal,” kata Najih.
Ombudsman Ri Efisiensi Anggaran Pemangkasan Anggaran Pelayanan Publik Malaadministrasi Sdgs SDG15-Ekosistem Daratan SDG05-Kesetaraan Gender SDG11-Kota Dan Pemukiman Yang Berkelanjutan SDG01-Tanpa Kemiskinan SDG16-Perdamaian Keadilan Dan Kelembagaan Yang Tangguh
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Anggaran Dipangkas Rp306,69 T , Kemenkeu Bakal Blokir yang Gak EfisienKemenkeu berencana memblokir anggaran yang tidak efisien
Baca lebih lajut »
Prabowo Mau Hemat Anggaran Rp 306 Triliun, 6 Pos Ini Akan DipangkasPresiden Prabowo Subianto menargetkan penghematan APBN 2025 sebesar Rp 306,69 triliun, fokus pada efisiensi belanja operasional dan non-operasional.
Baca lebih lajut »
Pemerintah Efisiensikan Anggaran, 16 Pos Belanja Dipangkas hingga 90 PersenUntuk mengoptimalkan pagu belanja negara, pemerintah melakukan penyesuaian anggaran agar lebih tajam dan efisien. 16 pos belanja mengalami penyesuaian, seperti perjalanan dinas, ATK, serta kegiatan seremonial. Anggaran bantuan sosial tidak mengalami pengurangan.
Baca lebih lajut »
Maskapai Khawatir Penjualan Tiket Pesawat Turun Imbas Anggaran Dinas DipangkasAsosiasi maskapai penerbangan nasionalmengaku khawatir penjualan tiket pesawat akan turunsetelah pemerintah memangkas danmengurangi perjalanan dinas
Baca lebih lajut »
Panglima Sebut Biaya Perjalanan Dinas TNI Dipangkas Imbas Kebijakan Efisiensi AnggaranPanglima TNI mengakui bahwa anggaran untuk perjalanan dinas di instansinya memang belum efektif dari segi pemakaian.
Baca lebih lajut »
Anggaran PU Dipangkas Rp 81 Triliun, Pembangunan Jalan-Bendungan TergangguKementerian Pekerjaan Umum (PU) terkena pemotongan anggaran sekitar Rp 81 triliun di 2025.
Baca lebih lajut »