Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Magelang mengusulkan anggaran hibah pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Magelang tahun 2024 sebesar Rp 9,8 miliar. Angka ini merupakan akumulasi dari hibah tahun anggaran 2023, yakni Rp 507,5 juta, ditambah hibah pada tahun anggaran 2024 senilai Rp 9,2 miliar.
Ketua KPU Kota Magelang Basmar Perianto Amron mengaku angka usulan itu naik dibanding Pilkada 2020 sebesar Rp 7 miliar. Menurut Basmar, kenaikan ini dipengaruhi oleh perubahan honor petugas badan ad hoc. Yang disebutkan dalam Surat Menteri Keuangan Nomor S-647/MK.02/2022 tanggal 5 Agustus 2022, perihal satuan biaya masukan lainnya untuk tahapan pemilihan umum dan tahapan pemilihan.
Sementara honorarium bagi kelompok penyelenggara pemungutan suara juga naik cukup signifikan. Ketua KPPS semula hanya menerima honor Rp 550.000 , nanti akan menerima honor Rp 900.000, anggota Rp 500.000, naik jadi Rp 850.000. Begitu juga dengan honor petugas Tempat Pemungutan Suara , dari Rp 400.000 menjadi Rp 650.000.
Kenaikan usulan anggaran itu juga sudah dihitung dengan penambahan jumlah TPS. Semula 233 menjadi 264. Namun belum termasuk untuk pembiayaan penerapan standar protokol kesehatan Covid-19, apabila Pilkada 2024 masih dalam situasi pandemi. “Kemungkinan bisa berubah juga,” ujarnya. Sementara itu, Sekda Kota Magelang Joko Budiyono memberikan dukungan penuh kepada KPU Kota Magelang dalam melakukan persiapan Pilkada 2024. Ia berharap, penyelenggaraan pilkada nanti akan berbeda dengan yang dulu. Terselenggara lebih baik. Ketua KPU Kota Magelang Basmar Perianto Amron mengaku angka usulan itu naik dibanding Pilkada 2020 sebesar Rp 7 miliar. Menurut Basmar, kenaikan ini dipengaruhi oleh perubahan honor petugas badan ad hoc.
Sementara honorarium bagi kelompok penyelenggara pemungutan suara juga naik cukup signifikan. Ketua KPPS semula hanya menerima honor Rp 550.000 , nanti akan menerima honor Rp 900.000, anggota Rp 500.000, naik jadi Rp 850.000. Begitu juga dengan honor petugas Tempat Pemungutan Suara , dari Rp 400.000 menjadi Rp 650.000.
Kenaikan usulan anggaran itu juga sudah dihitung dengan penambahan jumlah TPS. Semula 233 menjadi 264. Namun belum termasuk untuk pembiayaan penerapan standar protokol kesehatan Covid-19, apabila Pilkada 2024 masih dalam situasi pandemi. “Kemungkinan bisa berubah juga,” ujarnya.
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Heru Budi Larang Wali Kota se-Jakarta Ambil Cuti dan Keluar Kota | merdeka.comHeru mengingatkan kepada jajaran Aparatur Sipil Negara (ASN) yang hadir bahwa Jakarta kini telah memasuki musim hujan. Sehingga, para jajaran dinas terkait dan seluruh perangkat daerah se-Jakarta diminta untuk bersiaga.
Baca lebih lajut »
Masuki Musim Hujan, Heru Budi Minta Wali Kota se-Jakarta Tak Ambil Cuti dan Keluar KotaPenjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono meminta jajaran Wali Kota se-Jakarta untuk tidak mengambil cuti dan keluar kota selama musim penghujan.
Baca lebih lajut »
Wali Kota Lantik Pimpinan Baznas Kota BinjaiWali Kota Binjai, H Amir Hamzah melantik pimpinan Badan Amil Zakat Nasional daerah setempat di Pendopo Umar Bali, Senin (17/10). Adapun mereka yang dilantik yakni, H Ansyarullah sebagai ketua, Yundiser sebagai wakil ketua I, Ahmad Khairul Basri sebagai wakil ketua II, Amsuri Hafiz sebagai wakil ketu
Baca lebih lajut »
Tokoh Melayu Dukung Wali Kota Medan Benahi Gapura Kota | merdeka.comSaat ini Bobby Nasution tengah konsentrasi menata kota agar jadi lebih baik. Penataan di berbagai sektor pun terus dibenahi, terutama untuk mengatasi banjir dan menata keindahan kota.
Baca lebih lajut »
Anggaran Pilwalkot Diusulkan Rp 9,8 MiliarRADARSEMARANG.ID, Magelang – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Magelang merencanakan usulan anggaran hibah pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Magelang tahun 2024 sebesar Rp 9,8 miliar. Angka in…
Baca lebih lajut »
Penjelasan Lengkap 4 Skenario Pemerintah Pindahkan PNS ke Ibu Kota Baru Mulai 2024 | merdeka.comPembangunan IKN akan dilakukan dalam lima tahap, dari tahun 2022 hingga 2045. Dalam setiap tahapan tersebut, pembangunan IKN bakal menjaga hutan, flora-fauna, dan biodiversitas, inklusivitas dari aspek penduduk, demi mempertahankan kondisi alam dan hutan di Kalimantan yang harmonis.
Baca lebih lajut »