Pemerintah Presiden Joko Widodo atau Jokowi akan meluncurkan Geoportal Kebijakan Satu Peta 2.0.
Keberadaan Kebijakan Satu Peta ini diyakini akan mencegah terjadinya kasus-kasus korupsi, seperti kasus korupsi di sektor pertambangan timah.
"Di berbagai kasus yang kami tangani selama ini memang ketidakjelasan itu yang dimanfaatkan," kata dia. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menuturkan Kebijakan Satu Peta telah dimanfaatkan untuk berbagai keperluan seperti menyelesaikan masalah tumpang tindih lahan. Peta ini juga dimanfaatkan untuk program penataan pertambangan timah di Provinsi Bangka Belitung. Penataan dilakukan dengan penyusunan model analisis informasi geospasial untuk peta hipotesis audit perizinan usaha pertambangan timah.
Satu Peta Kebijakan Satu Peta One Map Policy
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Ada Konstruksi Drainase, Mulai Hari Ini Ada Rekayasa Lalu Lintas di Jalan Prof. DR. Satrio JakselDinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta memberlakukan rekayasa lalu lintas di Jalan Prof. DR. Satrio, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan.
Baca lebih lajut »
Tak Ada Kesulitan yang Tak Ada Jalan Keluar, Jargon Ini Tepat Disematkan Marrio BarriosBerita Tak Ada Kesulitan yang Tak Ada Jalan Keluar, Jargon Ini Tepat Disematkan Marrio Barrios terbaru hari ini 2024-06-29 21:46:40 dari sumber yang terpercaya
Baca lebih lajut »
Ada Kabar Buruk untuk Wilayah Aceh, BMKG Sebut Ada Hal Ini...Berita Ada Kabar Buruk untuk Wilayah Aceh, BMKG Sebut Ada Hal Ini... terbaru hari ini 2024-07-11 19:51:30 dari sumber yang terpercaya
Baca lebih lajut »
Pemerintah Bakal Luncurkan Kebijakan Satu Peta Pekan DepanIndonesia akhirnya memiliki peta tunggal melalui kebijakan satu peta atau one map policy.
Baca lebih lajut »
Kebijakan Satu Peta Berhasil Turunkan Angka Tumpang Tindih LahanDalam penyelesiaan kebijakan satu peta hingga tahun 2023 telah ditetapkan 4 jenis peta indikatif tumpang tindih
Baca lebih lajut »
Menko Airlangga: Tumpang Tindih Lahan Turun 19,97 Juta Hektare Selama Lima Tahun TerakhirMelalui Kebijakan Satu Peta hingga tahun 2023 telah ditetapkan empat jenis peta indikatif tumpang tindih.
Baca lebih lajut »