Amnesty International Indonesia meminta evaluasi besar terhadap penggunaan senjata api TNI dan Polri menyusul banyaknya kasus penembakan warga sipil di sepanjang tahun 2024. Data menunjukkan 55 kasus pembunuhan di luar hukum dengan jumlah korban 55, mayoritas pelakunya dari aparat kepolisian dan militer. Amnesty International menekankan perlunya reformasi sistem peradilan militer untuk memastikan keadilan bagi para korban dan mengakhiri impunitas.
TEMPO.CO, Jakarta - Merespons banyaknya kasus penembakan warga sipil oleh aparat di sepanjang tahun 2024 kemarin, Amnesty International Indonesia meminta ada evaluasi besar terhadap penggunaan senjata api TNI dan Polri . Tahun 2024, kata dia, ditutup dengan 55 kasus pembunuhan di luar hukum dengan jumlah korban 55 yang pelakunya mayoritas berasal dari aparat kepolisian maupun militer.
Oleh karena itu, ia mendesak pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat untuk segera melakukan reformasi sistem peradilan militer dengan merevisi Undang-Undang Peradilan Militer No. 31 Tahun 1997. Revisi ini harus memastikan bahwa pelanggaran hukum pidana umum yang dilakukan oleh personel militer dapat diproses melalui peradilan umum, sesuai amanat Undang-Undang TNI No. 34 Tahun 2004.
Amnesty International TNI Polri Penembakan Hak Asasi Manusia Reformasi Peradilan Militer
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Amnesty International Indonesia: Ada 116 Kasus Kekerasan yang Diduga Dilakukan PolriAmnesty International Indonesia mendokumentasikan setidaknya ada 116 kasus kekerasan yang diduga dilakukan oleh aparat kepolisian.
Baca lebih lajut »
Amnesty International Indonesia: Larang Lukisan Kritik Sosial, Alasan Pengecut untuk Bungkam Kebebasan EkspresiGaleri Nasional Indonesia (GNI) mengumumkan Pameran Tunggal Yos Suprapto yang bertajuk 'Kebangkitan: Tanah untuk Kedaulatan Pangan', yang dijadwalkan untuk dibuka pada Kamis, 19 Desember 2024, ditunda.
Baca lebih lajut »
Sederet Pendapat Ihwal Perlunya Evaluasi Penggunaan Senjata Api PolriAmnesty International Indonesia menyatakan Polri perlu mempertanggungjawabkan kebijakan penggunaan senjata api sesuai dengan hukum.
Baca lebih lajut »
Amnesty International Bicara Nasib Kebebasan Berekspresi di Era PrabowoDirektur Eksekutif Amnesty International Indonesia, Usman Hamid, berbicara soal nasib kebebasan berekspresi di rezim Prabowo.
Baca lebih lajut »
Amnesty International Catat Ada 116 Kasus Kekerasan yang Dilakukan Aparat Kepolisian Sepanjang 2024Terbaru, polisi menembak remaja berinisial G (16) di Semarang, Jawa Tengah saat sedang mengendarai sepeda motor dengan S dan A,'
Baca lebih lajut »
Buntut 6 Perwira Terlibat Kasus Ferdy Sambo Naik Jabatan, Amnesty International Minta Kapolri DigantiEnam mantan anak buah Ferdy Sambo yang mendapat promosi jabatan di antaranya Kombes Budhy Herdy hingga Kompol Chuck Putranto.
Baca lebih lajut »