MPR akan membentuk panitia ad hoc untuk membahas wacana amandemen UUD 1945.
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Ketua MPR RI dari Fraksi PKB Jazilul Fawaid menyatakan, saat ini fokus terhadap amandemen UUD 1945 terfokus pada penerapan kembali Garis Besar Haluan Negara . PKB mengklaim, fokus PKB dalam wacana amandemen belum melebar.
"Kalau dibebani dengan banyak isu kalau dibebani dengan banyak perubahan, tentu nanti tidak selesai itu dalam satu periode ini," ujar dia. Poin yang menjadi rekomendasi yakni yakni pentingnya pokok-pokok Haluan Negara; Penataan Kewenangan Majelis Permusyawaratan Rakyat; Penataan Kewenangan Dewan Perwakilan Daerah; Penataan Sistem Presidensial; Penataan Kekuasaan Kehakiman; Penataan Sistem Hukum dan Peraturan Perundang-undangan; Pelaksanaan pemasyarakatan 4 pilar dan Ketetapan MPR. Fraksi-fraksi di MPR RI belum bersepakat soal wacana amandemen UUD 1945 yang menjadi rekomendasi MPR pada periode sebelumnya.
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Bertemu Zulkifli Hasan, Jokowi Selisik soal Amandemen UUD 1945Presiden Jokowi bertemu dengan Wakil Ketua MPR yang juga Ketum PAN Zulkifli Hasan. Jokowi tak menampik membahas soal koalisi, namun juga bicara soal rencana amandemen UUD 1945. Jokowi ZulkifliHasan
Baca lebih lajut »
Nasdem dan Gerindra Sepakat Amandemen UUD 1945 Secara MenyeluruhAmandemen UUD 1945 sebaiknya tidak dilakukan hanya untuk menghidupkan kembali Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN).\n
Baca lebih lajut »
SMRC Anggap Amandemen UUD 1945 tidak MendesakNegara sudah berada di jalur yang benar sehingga amandemen UUD 1945 tidak diperlukan
Baca lebih lajut »
Prabowo-Paloh Sepakat Amandemen UUD 1945 Menyeluruh, Singgung Pemilu SerentakSalah satu kesepakatan Prabowo dan Surya Paloh adalah soal amandemen UUD 1945 bersifat menyeluruh. Apa maksudnya?
Baca lebih lajut »
Beda dari PDIP, Gerindra dan Nasdem Ingin Amandemen UUD 1945 MenyeluruhPandangan Gerindra dan Nasdem soal amandemen UUD 1945 berbeda dengan PDIP.
Baca lebih lajut »