Pemerintah Kabupaten Biak Numfor, Papua menghadapi tantangan dalam mengalokasikan anggaran untuk gaji Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di Tahun Anggaran 2025. Kebutuhan gaji PPPK, ditambah penambahan formasi baru, mengakibatkan peningkatan signifikan dalam alokasi anggaran belanja pegawai. Pemerintah daerah harus mencari solusi untuk menutup kekurangan anggaran agar dapat membayar gaji seluruh ASN dan PPPK secara tepat waktu.
jpnn.com - BIAK – Pembayaran gaji Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja atau PPPK di beberapa daerah masih menjadi tantangan. Salah satunya adalah Pemerintah Kabupaten Biak Numfor, Papua . Tahun 2025, Pemkab Biak Numfor menganggarkan Rp502 miliar untuk gaji 5.331 Aparatur Sipil Negara (ASN) PNS dan PPPK .
Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Aset Daerah Biak Numfor Gunadi menjelaskan bahwa dana alokasi umum (DAU) yang tidak tertuju penggunaannya pada Tahun Anggaran 2025 mencapai Rp481,4 miliar, sementara belanja pegawai dianggarkan Rp502 miliar.Untuk mendukung gaji PPPK Daerah Tahun 2025, alokasi dana mencapai Rp28,9 miliar. Sementara itu, kebutuhan penggajian saat ini untuk 1.222 PPPK Daerah adalah sebesar Rp74,4 miliar. “Sisa anggaran Rp45,4 miliar menjadi beban pemerintah daerah, dan terdapat penambahan pegawai PPPK formasi 2024 yang baru diumumkan sebanyak 454 orang. Penambahan ini membutuhkan tambahan alokasi anggaran belanja pegawai sebesar Rp32,4 miliar. Selain formasi PPPK 2024, terdapat penambahan formasi CPNS sebanyak 764 orang. Penambahan jumlah CPNS ini memerlukan tambahan alokasi anggaran belanja pegawai sebesar Rp44,9 miliar,” tambah Gunadi.
PPPK BIAK NUMFOR PAPUA ASAN ANGGARAN
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Prediksi BRI Liga 1: PSBS Biak vs PSIS Semarang 26 Januari 2025Prediksi PSBS Biak vs PSIS, Skor PSBS Biak vs PSIS, Jadwal PSBS Biak vs PSIS, Susunan pemain PSBS Biak vs PSIS, PSBS Biak vs PSIS
Baca lebih lajut »
Biak Numfor Alokasikan Rp16,8 Miliar untuk Tunjangan Beras PNS dan PPPKKabupaten Biak Numfor di Papua mengalokasikan dana besar untuk tunjangan beras bagi para Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
Baca lebih lajut »
PPPK Paruh Waktu Dapat Diangkat Jadi PPPK, Begini MekanismenyaPemerintah mengatur Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu. Salah satunya PPPK Paruh Waktu dapat diangkat menjadi PPPK.
Baca lebih lajut »
PPPK Paruh Waktu: Upaya Penataan Tenaga Non-ASNPPPK paruh waktu adalah solusi penataan tenaga non-ASN yang jumlahnya mencapai 1,7 juta pada 2024. PPPK paruh waktu diangkat berdasarkan perjanjian kerja dengan upah sesuai anggaran instansi pemerintah. Pelamar yang tidak terpilih dalam seleksi PPPK tahap I atau II dapat mendaftar melalui formasi tampungan sementara. Status kepegawaian PPPK paruh waktu akan ditetapkan sebagai pegawai pada instansi pemerintah.
Baca lebih lajut »
Tenaga Honorer Tidak Lulus Seleksi PPPK Di Mataram Diangkat Menjadi PPPK Paruh WaktuPemerintah Kota Mataram, NTB, memastikan akan mengangkat tenaga honorer database BKN yang tidak lulus seleksi PPPK 2024 tahap 1 dan 2 menjadi PPPK paruh waktu sesuai dengan aturan yang berlaku.
Baca lebih lajut »
Honorer R2 dan R3 Tolak PPPK Paruh Waktu, Desak Jadi PPPK PenuhRibuan honorer R2 dan R3 menggelar aksi demo di depan gedung DPR RI, menolak diangkat menjadi PPPK Paruh Waktu. Mereka menuntut agar pemerintah mengangkat mereka menjadi PPPK penuh waktu.
Baca lebih lajut »