Alasan PKS dan Demokrat Tolak Penetapan Perppu Cipta Kerja Jadi Undang-Undang via tribunnews
menilai alasan Pemerintah untuk menerbitkan Perpu tidak terukur dan kurang tepat, dibandingkan dengan melakukan revisi terhadap UU tentang Cipta Kerja melalui mekanisme legislasi di DPR sesuai dengan amanat Putusan Mahkamah Konstitusi Pengujian Formil UU tentang Cipta Kerja," ujarnya.
Selain itu, ia pun beranggapan bahwa keputusan pemerintah untuk menerbitkan Perpu tentang Cipta Kerja dengan mengesampingkan pilihan untuk melakukan revisi UU tentang Cipta Kerja melalui mekanisme legislasi dengan melibatkan DPR. "Kami, Fraksi Partai Keadilan Sejahtera , mendorong agar dilakukan perbaikan terhadap UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja melalui mekanisme perubahan undang-undang di DPR dengan melibatkan partisipasi publik secara bermakna dan maksimal sejalan dengan amanat Putusan Mahkamah Konstitusi tentang Pengujian Formil UU Cipta Kerja", pungkas Amin AK.Santoso mengungkap sejumlah alasan pihaknya menolak Perppu tersebut.
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Menko Airlangga Dorong DPR Sepakati RUU Penetapan Perppu Cipta Kerja Jadi Undang-UndangPresiden Jokowi telah menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja pada 30 Desember 2022. Presiden Joko Widodo...
Baca lebih lajut »
Airlangga Dorong DPR RI Sepakati Perppu Cipta Kerja Jadi Undang-UndangMenko Perekonomian Airlangga Hartarto menyebut Perppu Ciptaker diterbitkan untuk memberikan kepastian hukum bagi investasi dan dunia usaha.
Baca lebih lajut »
DPR Setujui Perppu Cipta Kerja jadi Undang-Undang, Dua Fraksi Beda SikapBadan Legislatif DPR RI pada hari ini (15/2/2023) menyetujui Perppu Cipta Kerja menjadi undang-undang baru dan dibawa ke paripurna.
Baca lebih lajut »
Fraksi PKS Tolak Penetapan Perppu Cipta Kerja Jadi Undang-UndangAnggota Fraksi PKS DPR Amin AK menyampaikan bahwa Fraksi PKS menolak Rancangan Undang-Undang tentang Penetapan Peppu tentang Cipta Kerja jadi Undang-Undang.
Baca lebih lajut »
Timang-timang Setuju atau Tolak, DPR-Pemerintah Undang Pakar Bahas Perppu Cipta KerjaBaleg DPR bersama pemerintah membahas Perppu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja.
Baca lebih lajut »
Foto : Wajah Semringah DPR dan Pemerintah Sepakat Bawa Perppu Cipta Kerja ke Paripurna | merdeka.comWajah Semringah DPR dan Pemerintah Sepakat Bawa Perppu Cipta Kerja ke Paripurna. DPR dan pemerintah sepakat membawa Perppu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja ke tahap selanjutnya, yakni rapat paripurna. Padahal, dua fraksi yakni, Demokrat dan PKS, serta Dewan Perwakilan Daerah (DPD) tegas menolak.,DPR,Perppu Cipta Kerja,Revisi UU Cipta Kerja,UU Cipta Kerja,Menko Perekonomian Airlangga Hartarto,Menko Polhukam Mahfud MD,Menkumham,Viral Hari Ini,Jakarta
Baca lebih lajut »