Akademisi Sebut Regulasi Bahaya Kemasan Makanan Harus Transparan & Tidak Diskriminatif BPOM
jpnn.com, JAKARTA - Ada puluhan jenis kemasan yang diizinkan digunakan sebagai kemasan makanan minuman oleh BPOM, termasuk aneka jenis kemasan plastik dan semuanya memiliki resiko karena terbuat dari zat kimia.
Demikian dikatakan oleh Kepala Center For Entrepreneurship, Tourism, Information and Strategy Pascasarjana Universitas Sahid, Algooth Putranto Pada kasus sirup obat batuk, dia bahkan melihat keanehan, di mana perusahaan-perusahaan farmasi yang memproduksi sirup obat batuk itu tidak tahu bahwa barang yang disuplai oleh supplier sudah mendapat tanda tangan dari BPOM bahwa itu tercemar.Begitu juga dengan isu BPA berbahaya galon guna ulang, dia juga melihat perlakukan serupa di mana tidak ada transparansi dari BPOM terkait masalah ini.
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Akademisi: Sertifikat Mengemudi Jangan Sampai Jadi Sarana Korupsi |Republika OnlineHarus ada ketegasan siapa yang boleh beri kursus mengemudi dan memberi sertifikat.
Baca lebih lajut »
Erha Pastikan Kandungan 4-MBC di Produk Skincare Aman dan Sesuai Regulasi - Jawa PosKadar kandungan 4-MBC yang digunakan pada produk kosmetik ERHA dipastikan berada di bawah ambang batas yang ditetapkan oleh BPOM RI.
Baca lebih lajut »
Regulasi Hambat Cita-cita Swasembada Daging Sapi NasionalImpor sapi tidak boleh hanya bersumber dari satu negara karena sangat berisiko bagi Indonesia. Sementara itu, impor sapi indukan dari negara lain masih terkendala perizinan. Ekonomi AdadiKompas Kompas58
Baca lebih lajut »
Soal Regulasi Pemain U-23, Bali United Bilang Biasa Saja - Jawa PosTerkait regulasi kompetisi Liga 1 2023/2024 yang mewajibkan masing-masing tim menurunkan pemain U-23, Bali United FC tak kaget mendengarnya.
Baca lebih lajut »
Junimart Usul Regulasi Wakil Kepala Desa Diatur RUU DesaWAKIL Ketua Komisi II DPR RI Junimart Girsang, mengusulkan agar regulasi terkait wakil kepala desa turut diatur dalam Revisi Undang-Undang (RUU) Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
Baca lebih lajut »
Regulasi yang ada cukup untuk tindak pelaku penyalahgunaan AIPelaksana Tugas (Plt) Direktur Tata Kelola Aplikasi Informatika kementerian komunikasi dan Informatika Teguh Arifiadi menilai regulasi yang ada saat ini sudah ...
Baca lebih lajut »