Akademisi dari 50 Kampus Serukan Tolak Perpanjangan Masa Jabatan Presiden

Indonesia Berita Berita

Akademisi dari 50 Kampus Serukan Tolak Perpanjangan Masa Jabatan Presiden
Indonesia Berita Terbaru,Indonesia Berita utama
  • 📰 tempodotco
  • ⏱ Reading Time:
  • 19 sec. here
  • 2 min. at publisher
  • 📊 Quality Score:
  • News: 11%
  • Publisher: 63%

KIKA mengajak akademisi menyerukan penolakan terhadap wacana penundaan Pemilu 2024 yang berimplikasi pada perpanjangan masa jabatan presiden. TempoNasional

TEMPO.CO, Jakarta - Kaukus Indonesia untuk Kebebasan Akademik mengajak akademisi di seluruh kampus menyerukan penolakan terhadap wacana penundaan Pemilu 2024 yang berimplikasi pada perpanjangan masa jabatan presiden.'Hingga saat ini sudah ada akademisi dari 50 kampus yang menyatakan menolak perpanjangan masa jabatan presiden.

Atas dasar hal tersebut, Aliansi Akademisi Tolak Perpanjangan Masa Jabatan Presiden yang berasal dari pelbagai kampus dan lembaga riset menyatakan sikap sebagai berikut;Pertama, menolak semua bentuk upaya untuk mengubah pembatasan masa jabatan presiden. Kedua, menolak amandemen konstitusi untuk tujuan-tujuan yang bertentangan dengan konstitusionalisme dan demokrasi.

Berita ini telah kami rangkum agar Anda dapat membacanya dengan cepat. Jika Anda tertarik dengan beritanya, Anda dapat membaca teks lengkapnya di sini. Baca lebih lajut:

tempodotco /  🏆 12. in İD

Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama

Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.

Sekjen PDIP Pertanyakan Kapasitas Luhut Bicara Penundaan Pemilu 2024Sekjen PDIP Pertanyakan Kapasitas Luhut Bicara Penundaan Pemilu 2024Menurut Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto, sebagai pembantu Presiden Jokowi, Luhut harus mengklarifikasi ucapannya terkait big data penundaan Pemilu 2024. TempoNasional
Baca lebih lajut »

Pemilu 2024 Momentum Penguatan OligarkiPemilu 2024 Momentum Penguatan OligarkiPemilihan Umum (Pemilu) 2024 akan menjadi momentum penguatan oligarki. Ini niscaya terjadi karena pada saat itu tidak ada ”orang kuat” yang mendominasi politik.
Baca lebih lajut »

Wakil Ketua MPR: Penundaan Pemilu 2024 Rusak Iklim DemokrasiWakil Ketua MPR: Penundaan Pemilu 2024 Rusak Iklim DemokrasiUUD 1945 dengan tegas membatasi kekuasaan Presiden hanya 5 tahun dan dapat diperpanjang kembali 1 periode atau maksimal 10 tahun.
Baca lebih lajut »

Wakil Ketua MPR Bakal Kawal Pemilu 2024 Sesuai JadwalWakil Ketua MPR Bakal Kawal Pemilu 2024 Sesuai JadwalWakil Ketua MPR RI, Syarief Hasan, berjanji akan mengawal Pemilu 2024 agar bisa terlaksana sesuai jadwal.
Baca lebih lajut »

Oligarki Makin Menguat pada Pemilu 2024Oligarki Makin Menguat pada Pemilu 2024Pemilu 2024 akan menjadi momentum penguatan oligarki. Ini niscaya terjadi karena pada saat itu tidak ada ”orang kuat” yang mendominasi politik.
Baca lebih lajut »

Puan Sebut DPR dan Pemerintah Sepakat Pemilu Digelar 2024Puan Sebut DPR dan Pemerintah Sepakat Pemilu Digelar 2024Ketua DPR RI Puan Maharani sampaikan sikap DPR RI terkait ribut-ribut wacana penundaan Pemilu 2024.
Baca lebih lajut »



Render Time: 2025-03-10 12:01:26