Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan (Itjen Kemenkeu) mengajukan pagu indikatif tahun 2024 sebesar Rp60,18 miliar kepada Komisi XI DPR. 'Pagu ini terdiri
Kiper Persib ini kembali mengalami cedera saat latihan tim di Stadion Sidolig, Selasa . Tepatnya di bagian kelingking dan jari manis.Rancangan Undang-Undang Energi Baru Terbarukan dinilai penting dalam merealisasikan proses transmisi energi di Tanah Air. RUU ini diyakini menjadi kontrolPolemik soal utang negara sebesar Rp800 miliar ke Pengusaha Jusuf Hamka masih menjadi sorotan publik. Bahkan menuai komentar netizen di media sosial.
Status pandemi COVID-19 di Indonesia bakal dicabut Presiden Jokowi, bahkan orang nomer satu itu akan segara mengumumkannya. Hal ini lantaran pemerintah sepakatSesuai dengan terbitnya Surat Edaran Menteri Perhubungan Nomor 17 Tahun 2023 tentang Protokol Kesehatan Pelaku Perjalanan Orang dengan Transportasi Kereta ApiPolres Palopo menggelar Fun Run 5K dalam rangka HUT Bhayangkara, Minggu .
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Itjen Kemenkeu ajukan pagu indikatif Rp60,18 miliar untuk 2024Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan (Itjen Kemenkeu) mengajukan pagu indikatif tahun 2024 sebesar Rp60,18 miliar kepada Komisi XI Dewan Perwakilan ...
Baca lebih lajut »
Kemenkeu Usul Pagu Indikatif 2024 Rp48,35 Triliun, Paling Banyak Buat GajiKemenkeu membagi pagu indikatif 2024 ke dalam lima program utama.
Baca lebih lajut »
Ditjen Perbendaharaan Kemenkeu Usulkan Pagu Indikatif 2024 Sebesar Rp7,33 TriliunDirektorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengusulkan pagu indikatif sebesar Rp7,33 triliun pada 2024
Baca lebih lajut »
Diminta Ganti Paku sebagai Alat Coblos di Pemilu 2024, Ini Tanggapan KPUKomisi Pemilihan Umum (KPU) menanggapi permintaan untuk mengganti paku sebagai alat coblos untuk Pemilu 2024 mendatang.
Baca lebih lajut »
DPR Semprot Dirjen Pajak soal Sistem Pajak Canggih yang Mau Berlaku 2024Komisi XI DPR RI mencecar Dirjen Pajak terkait rencana pemberlakuan coretax administration system di 2024.
Baca lebih lajut »