Menko Perekonomian Airlangga Hartarto menegaskan bahwa Uni Eropa (UE) harus menerima sawit Indonesia setelah kalah di WTO. Ia mengancam akan melaporkan UE ke Presiden AS Donald Trump jika membantah putusan WTO tersebut.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan bahwa Uni Eropa (UE) seharusnya menerima sawit Indonesia setelah kalah dalam putusan Organisasi Perdagangan Dunia (World Trade Organization/ WTO ). UE selama ini menerapkan kebijakan yang diskriminatif terhadap sawit Indonesia. Airlangga mengatakan bahwa dengan adanya keputusan WTO , UE diberikan waktu untuk tidak lagi mendiskriminasi produk sawit Indonesia.
Jika hal tersebut terus berlanjut, ia mengancam akan melaporkannya kepada presiden terpilih Amerika Serikat (AS) Donald Trump. \'Dia harus membuka (sawit dari Indonesia). Kalau tidak membuka ya.. kita kasih tahu Pak Trump,' kata Airlangga kepada wartawan di kantornya, Jakarta, Jumat (17/1/2025). Airlangga juga membicarakan kemungkinan UE banding atas putusan WTO tersebut. 'Ini kan sudah, sudah keputusan. Kalau banding kan panjang lagi ceritanya. Potensi di mana-mana tetap ada, tapi kan ini sudah membuktikan bahwa Indonesia punya kekuatan dan mereka melakukan diskriminasi. Itu poin pentingnya itu ada di sana,' tegasnya.\Sebelumnya dalam Laporan Hasil Putusan Panel WTO (panel report) yang diumumkan pada 10 Januari 2025, UE dinyatakan telah melakukan diskriminasi dengan memberikan perlakuan kurang menguntungkan terhadap minyak sawit dan biodiesel dari kelapa sawit milik Indonesia. Menurut Airlangga, dengan hasil tersebut dunia harus mengakui biodiesel berbasis kelapa sawit milik Indonesia. 'Kemenangan ini merupakan bukti bahwa Indonesia bisa fight dan kita bisa menang. Khusus sawit kita fight di REDD, kita menang sehingga biodiesel yang sekarang kita ambil sebagai sebuah kebijakan, itu mau nggak mau dunia harus menerima bahwa tidak hanya biodiesel berbasis rapeseed, soya bean dan lain-lain, tapi juga yang berbasis CPO,' kata Airlangga
SAWIT Wto UNI EUROP AIRLANGGA HARTARTO DONALD TRUMP
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Rupiah Melemah, Airlangga Hartarto: Tanggung Jawab Bank IndonesiaMenteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, mengatakan nilai tukar rupiah menjadi tanggung jawab Bank Indonesia.
Baca lebih lajut »
Airlangga Enggan Kategorikan Orang Belum Punya Rumah Termasuk MiskinAirlangga Hartarto menganggap, masyarakat Indonesia yang belum memiliki rumah belum dapat dikategorikan sebagai orang miskin.
Baca lebih lajut »
RI Menang di WTO, Airlangga: Bukti Pengakuan Biodiesel CPO IndonesiaMenko Perekonomian Airlangga Hartarto menanggapi kemenangan Indonesia dalam sengketa perdagangan di WTO.
Baca lebih lajut »
Penjelasan Menko Airlangga Hartarto Terkait Sektor yang Bebas PPN 12 PersenWalau mulai dari tanggal 1 Januari 2025 itu PPN 12 persen diberlakukan oleh pemerintah, tetapi ada beberapa sektor yang tidak terkena imbas dari kenaikan tarif tersebut.
Baca lebih lajut »
Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto: Pagar Laut di Tangerang Bukan Bagian dari Proyek Giant Sea WallMenteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menegaskan bahwa pagar laut yang kontroversial di perairan pesisir Tangerang bukan bagian dari proyek Giant Sea Wall yang sedang dipertimbangkan oleh pemerintah. Airlangga menjelaskan bahwa proyek Giant Sea Wall masih dalam tahap studi dan akan dikoordinasikan dengan Kadin Indonesia. Proyek ini nantinya akan membentang dari Jakarta hingga Gresik, Jawa Timur, untuk melindungi kawasan pesisir pantai utara Pulau Jawa dari banjir dan abrasi.
Baca lebih lajut »
KKP Segel Pagar Laut Proyek di Bekasi, Airlangga Hartarto: Bukan Giant Sea WallKementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menyegel pagar untuk proyek di kawasan laut Kabupaten Bekasi, Jawa Barat karena tidak mengantongi izin Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (KKPRL). Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto menegaskan pagar laut tersebut bukan bagian dari proyek Giant Sea Wall dan masih dalam proses pembahasan.
Baca lebih lajut »