Menko Perekonomian Airlangga Hartarto membantah adanya rencana program tax amnesty ketiga. Pernyataan ini muncul setelah Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Budi Gunawan menyatakan bahwa program pengampunan pajak tersebut tengah digodok.
Menko Perekonomian Airlangga Hartarto membantah adanya rencana program tax amnesty jilid III. 'Wah, belum-belum,' kata Airlangga saat ditemui seusai menghadiri acara Indonesia Business Council di Jakarta, Senin (13/1/2025). Bantahan ini muncul setelah Menteri Koordinator bidang Politik dan Keamanan Budi Gunawan mengungkapkan bahwa program pengampunan pajak itu kini tengah digodok oleh Kemenko Perekonomian dan Kementerian Keuangan .
Sementara itu dari sisi Kemenkeu, cenderung enggan mengomentari pernyataan Budi. Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan, Febrio Nathan Kacaribu ketika dikonfirmasi hal yang sama seusai konferensi pers realisasi APBN 2024 pada 6 Januari 2025 memilih untuk tidak berkomentar.Sebagaimana diketahui, Budi Gunadi sadikin mengatakan bahwa pemerintah tengah mempersiapkan program amnesti pajak ketiga kalinya itu saat menghadiri konferensi pers Rapat Tingkat Menteri Desk Koordinasi Pencegahan Korupsi dan Tata Kelola, di Kejaksaan Agung, Kamis (2/1/2025). 'Tax amnesty sedang dirumuskan, kita tahu ada tax amnesty 1 dan 2. Ke depan ini salah satu mekanisme sedang disiapkan memberi ruang sebagaimana disampaikan bapak presiden mereka-mereka yang ingin mengembalikan hasil-hasil kekayaan mereka yang ada baik dalam maupun luar negeri melalui mekanisme tax amnesty,' kata Budi Gunawan.Ia berpendapat, adanya pengampunan pajak itu juga bisa menjadi salah satu pengampunan dari presiden bagi harta orang kaya yang belum tercatat, baik yang berada di luar maupun dalam negeri. Mantan Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) ini menegaskan hal itu tidak menghilangkan komitmen Presiden Prabowo atas penegakan hukum. 'Itu salah satu mekanisme, tapi bapak presiden dalam penegakan hukum tidak ada istilah kata maaf gitu. karena kami sudah jelas akan melakukan pemberantasan tipikor secara tegas dan tanpa ragu-ragu tidak ada tebang pilih,' katanya. 'tidak ada politisasi hukum dan akan ada nanti episode-episode selanjutnya. Tentu yang menjadi target desk yang besar-besar bukan ukuran kecil-kecil karena ini menyangkut pengembalian aset dan devisa negara kembali ke negara kita,' tutur Budi Gunawan
TAX AMNESTY BUADI GUNAWAN AIRLANGGA HARTARTO KEUANGAN PEMERINTAH
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Bukalapak Bertemu Airlangga Hartarto, Rencana Penutupan Marketplace di BahasBukalapak akan menutup layanan marketplace penjualan produk fisik dan beralih ke produk virtual. Pertemuan dengan Menko Perekonomian Airlangga Hartarto dijadwalkan untuk membahas transisi ini.
Baca lebih lajut »
Penjelasan Menko Airlangga Hartarto Terkait Sektor yang Bebas PPN 12 PersenWalau mulai dari tanggal 1 Januari 2025 itu PPN 12 persen diberlakukan oleh pemerintah, tetapi ada beberapa sektor yang tidak terkena imbas dari kenaikan tarif tersebut.
Baca lebih lajut »
Airlangga Hartarto: Pelemahan Rupiah Bukan Hal yang Perlu DibimbangiMenteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menanggapi santai terhadap nilai tukar rupiah yang anjlok ke level Rp 16 ribu per dolar AS. Ia menyebut beberapa negara memanfaatkan pelemahan nilai tukar untuk mendongkrak ekspor, seperti Turki. Airlangga menilai penurunan nilai tukar rupiah tidak perlu dipandang berlebihan karena hal tersebut sudah dipatok dalam APBN 2025 dan merupakan hal yang wajar terjadi.
Baca lebih lajut »
Rupiah Melemah, Airlangga Hartarto: Tanggung Jawab Bank IndonesiaMenteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, mengatakan nilai tukar rupiah menjadi tanggung jawab Bank Indonesia.
Baca lebih lajut »
Penjelasan Airlangga Hartarto Soal Kenaikan PPN 1 PersenMenteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto membantah perhitungan yang menyatakan kenaikan PPN sebesar 9 persen. Kenaikan PPN hanya 1 persen, sebagai respon terhadap perhitungan yang salah.
Baca lebih lajut »
Airlangga Hartarto Sebut Pemerintah Siapkan Insentif Rp20 Triliun untuk Industri Padat KaryaPemerintah melalui Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan, telah meluncurkan skema kredit/ pembiayaan baru yakni Kredit Investasi Padat Karya untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan daya saing industri nasional.
Baca lebih lajut »