Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono mengaku tak mengetahui tentang sertifikat Hak Guna Bangunan ...
Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono dalam wawancara cegat di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa . ANTARA/Fathur Rochman
"Saya tidak tahu, saya tidak tahu, dan tentunya ini sudah terjadi sebelumnya untuk yang HGB itu kan, 2023. Dan sekali lagi karena itu sudah keluar, saya masuk kan 2024," ujar pria yang akrab disapa AHY tersebut di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa. AHY mengatakan bahwa terdapat ketentuan yang memungkinkan untuk mengevaluasi hingga mencabut sertifikat HGB atau SHM jika ditemukan cacat hukum, baik secara prosedural maupun material."Ada ketentuan sebelum lima tahun, kalau memang ternyata ada yang tidak sesuai, baik itu ada yang tidak sesuai atau cacat, baik prosedur maupun material, apalagi kalau ada cacat hukumnya, itu maka harus segera dievaluasi, bahkan dicabut apakah itu SHM atau HGB, dan kita akan lihat secara utuh," ucapnya.
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Menteri ATR/BPN Bongkar Pemilik Sertifikat HGB di Pagar Laut TangerangMenteri ATR/BPN mengakui lahan yang dibatasi pagar laut sudah bersertifikat. Pengamat menilai perlu langkah investigasi untuk memastikan status sertifikat tersebut.
Baca lebih lajut »
Menteri ATR/BPN Nusron Wahid Akui Pagar Laut Tangerang Bersertifikat HGB, Ini Daftar PemiliknyaMenteri ATR/BPN Nusron Wahid mengungkap data terkait sertifikat hak guna bangunan (HGB) yang terbit untuk pagar laut sepanjang 30,16 kilometer di perairan Tangerang, Banten. Terdapat 263 sertifikat HGB yang terbit, yang terdiri dari 234 bidang atas nama PT Intan Agung Makmur, 20 bidang atas nama PT Cahaya Inti Sentosa, dan 9 bidang atas nama perorangan. Nusron juga menjelaskan bahwa sertifikat HGB dapat dibatalkan jika ditemukan cacat material, cacat prosedural, atau cacat hukum selama masa berlaku belum mencapai lima tahun. Ia juga mengapresiasi masyarakat yang telah memanfaatkan aplikasi BHUMI ATR/BPN untuk melakukan pengecekan terkait hal ini.
Baca lebih lajut »
Ombudsman Banten Minta Klarifikasi Kementerian ATR/BPN Soal Sertifikat HGB dan SHM di Kawasan Pagar LautOmbudsman RI Perwakilan Banten menuntut Kementerian ATR/BPN untuk memberikan penjelasan terkait penerbitan sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) dan Sertifikat Hak Milik (SHM) di kawasan pagar laut yang berada di perairan Kabupaten Tangerang, Banten. Kepala Ombudsman RI Perwakilan Banten, Fadli Afriadi, menyatakan bahwa penerbitan sertifikat HGB-SHM pada kawasan tersebut menunjukkan bahwa perairan laut tersebut dianggap sebagai daratan. Hal ini bertentangan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 3/PUU-VII/2010 yang menegaskan bahwa laut adalah milik publik dan dipegang oleh negara.
Baca lebih lajut »
Pagar Laut Bambu di Tangerang: Pemprov DKI dan KKP Beraksi, Menteri ATR/BPN Didesak Bertanggung JawabPagar laut berbahan bambu sepanjang 30 kilometer di Kabupaten Tangerang, Banten, yang telah memicu protes nelayan karena menghalangi aktivitas mereka, menjadi perhatian pemerintah. Pemprov DKI Jakarta dan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) telah melakukan pengukuran dan menegaskan tidak ada perpanjangan pagar. Presiden Prabowo Subianto menugaskan KKP untuk segera menyelesaikan penyelidikan, sementara Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto memastikan pagar itu tidak terkait proyek tanggul laut raksasa. Pemprov Banten juga didesak untuk lebih proaktif dalam menangani permasalahan ini.
Baca lebih lajut »
Presiden Prabowo dan Menteri ATR/BPN Minta Maaf Terkait Progam Makan Bergizi GratisPresiden RI Prabowo Subianto dan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid kompak meminta maaf kepada publik terkait kegaduhan dan isu yang berkembang terkait program Makan Bergizi Gratis (MBG). Presiden Prabowo meminta maaf kepada orang tua dan murid yang belum merasakan manfaat program MBG, karena program tersebut baru saja dimulai dan membutuhkan waktu untuk menjangkau seluruh rakyat. Dia menjelaskan bahwa proses administrasi dan pengamanan dana membutuhkan waktu, namun telah memerintahkan para menterinya untuk mencari cara terbaik dan tercepat supaya semua anak bisa merasakan manfaat MBG.
Baca lebih lajut »
Menteri ATR/BPN Serahkan Sertifikat Tanah Gereja Kristen PasundanMenteri ATR/BPN Nusron Wahid menyerahkan sertifikat tanah ke Gereja Kristen Pasundan (GKP) Jemaat Kampung Tengah, Jakarta Timur jelang Natal 2024. Penyerahan ini bertujuan agar jemaat merasa tenang saat beribadah karena tanah mereka diakui oleh negara.
Baca lebih lajut »