Mantan Gubernur Jakarta Ahok menentang rencana pemilihan kepala daerah oleh DPRD, mengingatkan pada praktik korupsi zaman Orde Baru.
Mantan Gubernur Jakarta sekaligus politikus PDI Perjuangan (PDIP) Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok dengan tegas menolak wacana kepala daerah dipilih Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ( DPRD ). Dia menyinggung zaman orde baru . 'Kan dari dulu saya tolak. Iya dong. Alasan paling penting kan kita harus mengalami zaman orde baru ,' kata Ahok di Balai Kota Jakarta, Selasa (13/12/2024). Menurut Ahok , pemilihan kepada daerah yang harusnya berjalan secara demokrasi dari rakyat untuk rakyat tak akan berjalan.
Wacana ini, kata dia, bakal membuat rakyat hanya menjadi penonton semata. 'Hasilnya apa? Rakyat kan cuma jadi penonton, nggak peduli,' ujar dia. Ahok menyebut, kepala daerah dipilih DPRD bakal membuka peluang bagi praktik-praktik politik tidak sehat. Pasalnya, kata Ahok, persetujuan terkait pemilihan kepala daerah bisa diatur secara bebas oleh ketua umum partai politik (parpol). 'Kita cuma deal-dealan sesama ketua umum partai. Deal-dealan juga bisa pakai duit juga. Oknum DPRD dibagi, diatur atau diancam untuk pilih orang tertentu yang sudah ditentukan. Kita pernah ngalamin kok, zaman orde baru kok,' kata Ahok. Diketahui, wacana kepala daerah dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) kembali mencuat usai digulirkan Presiden Prabowo Subianto dengan dalih efisiensi anggaran. Menurut dia, anggaran besar yang digunakan untuk Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) bisa dialihkan untuk memberi makan anak-anak hingga perbaikan sekolah. Hal ini disampaikan Jokowi dalam pidatonya di acara Hari Ulang Tahun (HUT) ke-60 Partai Golkar di Sentul, Bogor, Jawa Barat pada Kamis malam (12/12/2024) lalu, Prabowo menyebut Singapura, Malaysia, dan India berhasil menggunakan anggaran lebih efisien karena kepala daerah dipilih oleh DPRD. Adapun isu ini bukan hal baru dalam politik Indonesi
PILKADA DPRD AHOK POLITIK ORDE BARU
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
DPRD DKI Nilai Wacana Pemilihan Kepala Daerah oleh DPRD Memiliki Plus MinusKetua DPRD DKI Jakarta Khoirudin menilai wacana pemilihan kepala daerah oleh DPRD memiliki nilai plus dan minus. Ia menanggapi wacana Presiden Prabowo Subianto yang menyatakan sistem politik di Indonesia dinilai mahal dan tidak efisien jika dibandingkan dengan negara tetangga. Khoirudin menekankan bahwa DPRD wilayah DKI Jakarta sudah berpengalaman dalam kehidupan yang dinamis.
Baca lebih lajut »
DPRD DKI Nilai Wacana Pemilihan Kepala Daerah oleh DPRD Ada Plus MinusKetua DPRD DKI Jakarta, Khoirudin, menilai wacana pemilihan kepala daerah oleh DPRD, bukan melalui pemilihan langsung seperti Pilkada 2024, memiliki nilai plus dan minus. Hal ini menanggapi wacana Presiden Prabowo Subianto yang melontarkan sistem politik Indonesia yang dinilai mahal dan tidak efisien. Khoirudin menekankan bahwa DPRD DKI Jakarta sudah berpengalaman dalam kehidupan yang dinamis.
Baca lebih lajut »
DPRD DKI tolak wacana kenaikan tarif TransjakartaDewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta menolak wacana kenaikan tarif TransJakarta yang saat ini tengah dikaji oleh Dinas Perhubungan DKI Jakarta ...
Baca lebih lajut »
Wacana Tarif Transjakarta Naik, DPRD Tolak Tegas: Bakal Tambah Beban Ekonomi MasyarakatBerita Wacana Tarif Transjakarta Naik, DPRD Tolak Tegas: Bakal Tambah Beban Ekonomi Masyarakat terbaru hari ini 2024-12-21 14:01:48 dari sumber yang terpercaya
Baca lebih lajut »
PDIP Tolak Wacana Pemilihan Kepala Daerah oleh DPRDSekretaris Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta Dwi Wijayanto Rio Sambodo mengatakan wacana tersebut tak diikuti dengan upaya penyempurnaan sistem politik yang ada
Baca lebih lajut »
Dahnil Anzar: Pilkada Lewat DPRD Wacana Lama karena Biaya Politik Mahal'Wacana pemilihan kepala daerah melalui DPRD adalah wacana lama, dan banyak diusulkan oleh para pihak...,'
Baca lebih lajut »