Pengajar Pemilu Fakultas Hukum Universitas Indonesia Titi Anggraini menjelaskan bahwa pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi (MK) sama mengikatnya dengan amar ...
Tangkapan layar - Anggota Dewan Pembina Perludem Titi Anggraini saat memaparkan materi dalam webinar yang disaksikan dari Jakarta, Minggu . ANTARA/Rio Feisal
Dikatakan pula bahwa RUU Pilkada sejatinya naskah lama yang sudah disahkan pada Rapat Paripurna DPR RI pada bulan November 2023 sebagai RUU inisiatif DPR RI. Oleh sebab itu, dia mengingatkan agar revisi terbatas tersebut tidak menyimpangi putusan MK, termasuk putusan yang dibacakan pada hari Selasa perihal syarat usia calon kepala daerah dan ambang batas pencalonan.
"Kalau sampai terjadi, pilkada bisa amburadul dan akan jadi noda kotor demokrasi yang mencoreng DPR dan Pemerintah," katanya. Meski demikian, MK tidak mengabulkan perkara yang diajukan dua orang mahasiswa, A. Fahrur Rozi dan Anthony Lee, itu karena norma pasal yang diuji, yakni Pasal 7 ayat huruf e UU Pilkada, telah jelas dan terang.
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Wantimpres jadi DPA Sesat Pikir Sistem KetatanegaraanWACANA perubahan nomenklatur Dewan Pertimbangan Presiden Wantimpres menjadi Dewan Pertimbangan Agung DPA semakin kuat digaungkan
Baca lebih lajut »
Partai Bulan Bintang Ingin Sistem Ketatanegaraan yang SehatBagi PBB, Pemilu 2029 akan menjadi siklus pelaksanaan pemilu yang tidak ada lagi hambatan sistematis.
Baca lebih lajut »
Bawaslu Cianjur Petakan Kerawanan Tahapan Pilkada 2024Pemetaan kerawanan yang dibuat Bawaslu mengacu pada Pemilu 2019 Pilkada 2020 dan Pemilu 2024
Baca lebih lajut »
KPU akan dirikan Akademi Pemilu siapkan penyelenggara pemilu mumpuniKomisi Pemilihan Umum (KPU) RI akan mendirikan Akademi Pemilihan Umum (Pemilu) untuk menyiapkan penyelenggara pemilu yang mumpuni. Ketua KPU RI Mochammad ...
Baca lebih lajut »
Ketegangan karena Ledakan dan Senjata di Swedia Menguat, Akademisi Peringatkan 'Perang Saudara'Para ahli mengatakan pemerintah harus menunjukkan kemajuan sebelum pemilu berikutnya pada tahun 2026
Baca lebih lajut »
Kerawanan Kerusuhan di Pilkada Lebih Tinggi Ketimbang PilpresBadan Pengawas Pemilu, Bawaslu, mengungkap indeks kerawanan pemilu di Bali, masih tingkat sedang atau aman. Status tersebut diberikan berdasarkan hasil pemilu sebelumnya.
Baca lebih lajut »