Jika Revisi UU Pilkada dilanjutkan dengan mengabaikan Putusan MK, maka segenap masyarakat sipil melakukan pembangkangan sipil melawan rezim tirani Jokowi
– Constitutional and Administrative Law Society yang berisikan para ahli hukum tata negara, akademisi dan pemerhati pemilu di Indonesia mendesak Presiden Joko Wododo dandan partai politik pendukungnya harus dilawan demi supremasi konstitusi dan kedaulatan rakyat," tulis CALS dalam pernyataannya, Selasa, 21 Agustus 2024.
Syarat penetapan usia calon kepala daerah ini dikaitkan dengan peluang anak bungsu Presiden Jokowi, Kaesang Pangarep, untuk berlaga di Pilkada 2024. 2. KPU menindaklanjuti Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XXII/2024, tanggal 20 Agustus 2024 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 70/PUU-XXII/2024, tanggal 20 Agustus 2024;
Ratusan warga dari berbagai desa terpencil di Desa Sirnajaya, Kecamatan Sukamakmur, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, mengikuti bakti sosial yang digelar Pusat Rehabilitasi.
Dpr Putusan Mk Pilkada Mk Konstitusi
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Ahli Hukum Tegaskan Putusan MK Final dan Mengikat, Ada Dampak ke Pilkada jika Tidak DIlaksanakanPutusan Mahkamah Konstitusi (MK) bersifat final dan mengikat, serta memiliki kekuatan eksekutorial setelah hakim mahkamah membacakan putusan.
Baca lebih lajut »
Ahli Hukum USU Nilai Draf UU Pilkada di DPR Bertentangan dengan Putusan MKAhli Hukum Tata Negara Universitas Sumatera Utara (USU) menilai kesepakatan Panja itu dinilai bertentangan putusan MK.
Baca lebih lajut »
Dampak Serius jika Putusan MK soal Pilkada Diabaikan, Pembangkangan Konstitusi dan Melawan HukumAhli menilai, pengabaian DPR soal putusan MK soal pilkada berarti pembangkangan atas konstitusi dan perbuatan melawan hukum.
Baca lebih lajut »
DPR-Pemerintah 'Membangkang' jika Abaikan Putusan MK soal Pilkada, Menurut Pakar HukumPakar hukum tata negara menyatakan bahwa dua putusan terbaru MK terkait persyaratan pencalonan kepala daerah memberikan angin segar bagi demokrasi elektoral di Indonesia.
Baca lebih lajut »
Ahli hukum sebut beberapa PR bidang hukum yang perlu jadi sorotanBeberapa ahli hukum menyebut ada beberapa pekerjaan rumah (PR) yang perlu menjadi sorotan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) baru dan Menkumham ...
Baca lebih lajut »
Kuasa Hukum Pastikan Iptu Rudiana Hadir Sidang PK Saka Tatal jika Diminta Aparat HukumIptu Rudiana disebut akan hadir pada sidang peninjauan kembali Saka Tatal.
Baca lebih lajut »