Komisi I DPR menyetujui pencalonan Agus Subiyanto sebagai Panglima TNI sesuai usulan Presiden Joko Widodo setelah menggelar uji kelayakan dan kepatutan secara tertutup. Akan tetapi peneliti Imparsial, Hussein Ahmad, menyebut pencalonan Agus Subiyanto sarat nepotisme atau konflik kepentingan jelang tahun politik 2024.
Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal TNI Agus Subiyanto bersiap mengikuti uji kelayakan dan kepatutan calon Panglima TNI di ruang Komisi I DPR, Kompleks Parlemen, Senayan, Senin .Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat menyetujui pencalonan Jenderal Agus Subiyanto sebagai Panglima TNI sesuai usulan Presiden Joko Widodo setelah menggelar uji kelayakan dan kepatutan secara tertutup.
Pada tahun 2009-2011, Jokowi masih menduduki kursi wali kota dan Agus sebagai Komandan Kodim 0735 Surakarta. "Dia biasa-biasa saja. Padahal kalau mau mencari pengganti jabatan Panglima TNI minimal sama. Apalagi berkaca sosok Agus Subiyanto ini lebih berat kepada orang Jokowi. Itu yang publik lihat." Meskipun sesuai UU TNI nomor 34 Tahun 2004 sudah jelas mengatur soal netralitas TNI dan tidak boleh berpolitik praktis, akan tetapi kata Hussein keterlibatan TNI dalam pemilu sebelum-sebelumnya 'terpantau'.Presiden Joko Widodo memberikan ucapan selamat kepada Jenderal TNI Agus Subiyanto usai dilantik menjadi Kepala Staf Angkatan Darat di Istana Negara, Jakarta, Rabu .Saat itu pihaknya mendapat informasi ada Bintara Pembina Desa mendata kecenderungan masyarakat memilih ke calon mana.
Persetujuan itu diputuskan setelah menggelar uji kelayakan dan kepatutan yang berlangsung tertutup untuk wartawan. "Saya berdinas tidak hanya di Solo, mungkin kebetulan waktu saya di Solo bertemu dengan Pak Jokowi," ujar Agus Subiyanto menjawab pertanyaan wartawan usai uji kelayakan dan kepatutan di Komisi I DPR, Jakarta.Panglima TNI Laksamana TNI Yudo Margono didampingi Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal TNI Agus Subiyanto mengikuti rapat kerja bersama Komisi I DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa .
Kecurigaan itu muncul setelah beredar kabar bahwa aparat keamanan, baik TNI maupun Polri, telah diperintahkan untuk menurunkan maupun memasang baliho pasangan calon presiden dan calon wakil presiden .Namun, pihak TNI dan Polri membantah tuduhan itu dengan menegaskan bahwa sikap netralitas memang sudah tertuang dalam UU TNI dan UU Polri yang mengatur bahwa aparat keamanan harus bersikap netral dan tidak boleh terlibat dalam politik praktis.
Ia menjelaskan lembaganya telah menerima banyak laporan dari daerah-daerah yang melihat aparat keamanan dan pertahanan memasang maupun mencopot baliho pasangan-pasangan tertentu. Tak hanya itu, Isnur juga mengatakan masyarakat dapat saja didatangi oleh oknum-oknum aparat yang berupaya mengarahkan atau memberikan intimidasi agar mereka memilih calon tertentu dalam pemilu.Salah satu baliho Prabowo-Gibran di Jember yang diduga dipasang oleh aparat keamanan. Namun kabar ini dibantah oleh Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Bambang Haryadi.
Terkait dugaan keterlibatan aparat dalam pemasangan maupun pencopotan baliho capres-cawapres, Ikhsan menegaskan kembali bahwa dalam UU Polri Pasal 28 ayat 1, jelas disebutkan bahwa Polri bersikap netral dalam kehidupan politik dan tidak melibatkan diri pada kegiatan politik praktis. Ada pula Kapolda Jawa Tengah Irjen Ahmad Lutfi yang sebelumnya bertugas sebagai Wakil Kapolresta Surakarta pada 2011.
“Berkaitan dengan konsep pemilihan Panglima TNI yang kita lihat proses pemilihan atau penunjukan oleh Presiden Jokowi yang dilakukan dengan singkat kilat,” jelas Andi. “Dengan jumlah masif tentara TNI yang dikerahkan untuk melakukan pengamanan pemilu, kami melihat pengerahan aparat ini tidak ada urgensi. Maka, yang saya sampaikan itu berpotensi terulang dan bahkan jauh lebih buruk,” katanya.Pengamat politik, Ray Rangkuti, mengatakan baik ASN, TNI, maupun Polri, memiliki tanggung jawab sebagai pejabat publik untuk mempertahankan netralitas dalam bertugas. Netralitas itu penting untuk memastikan bahwa tidak terjadi kecurangan dalam kontestasi pemilu.
“Jangan sampai mereka mendiamkan lalu di saat yang bersamaan langkah-langkah yang diambil makin kuat ke kecenderungan terhadap memprioritas seseorang,” ujar Ray.Massa merusak mobil pengangkut logistik pemilu saat simulasi Sistem Pengamanan Kota menjelang Pemilu 2024 di Kodam V/Brawijaya, Surabaya, Jawa Timur, Selasa
"Jangan sampai terjadi ketidakpatuhan masyarakat sipil terhadap instansi negara, terhadap perangkat negara dan hasil pemilu. Kemudian terhadap pemerintahan yang dihasilkan lewat pemilu,“ katanya.
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Kapan Komisi I DPR Uji Kelayakan Jenderal Agus Subiyanto Sebagai Calon Panglima TNI?Kabarnya, fit and proper test akan berlangsung pada 14 November.
Baca lebih lajut »
Komisi I DPR Pastikan Tak Ada Keberpihakan dalam Penentuan Jenderal Agus Subiyanto Jadi Panglima TNIKetua Komisi I DPR RI Meutya Hafid menjamin tidak adanya keberpihakan dalam penetapan Jenderal Agus Subiyanto menjadi Panglima TNI.
Baca lebih lajut »
Komisi I DPR Yakin Jenderal Agus Subiyanto Bakal Netral di Pilpres 2024Anggota Komisi I DPR RI Bobby Rizaldi menilai, penunjukkan Jenderal TNI Agus Subiyanto sebagai calon panglima sesuai prosedur. Ia menyebut meski Agus belum lama menduduki posisi KSAD, namun hal itu tak menjadi soal.
Baca lebih lajut »
Komisi I DPR Uji Kelayakan dan Kepatutan Agus Subiyanto sebagai Calon Panglima TNI 13 NovemberKomisi I DPR gelar uji kelayakan dan lepatutan calon Panglima TNI pada 13 November. Kini telah diusulkan calon tunggal pengganti Yudo yakni Agus Subiyanto.
Baca lebih lajut »
Komisi I DPR: Persyaratan Administrasi Calon Panglima TNI Agus Subiyanto LengkapVerifikasi fisik berkas administrasi calon Panglima TNI Agus Subiyanto saat ini tengah diperiksa oleh pimpinan Komisi I DPR RI.
Baca lebih lajut »