Advokasi Pemulihan Keadilan bagi Narapidana Berlatar Belakang Politik

Politik Berita

Advokasi Pemulihan Keadilan bagi Narapidana Berlatar Belakang Politik
AMNESTYPOLITICSHUMAN RIGHTS
  • 📰 VIVAcoid
  • ⏱ Reading Time:
  • 111 sec. here
  • 10 min. at publisher
  • 📊 Quality Score:
  • News: 72%
  • Publisher: 90%

Koordinator Eksekutif JAKI Kemanusiaan Inisiatif, Yudi Syamhudi Suyuti, mendesak Presiden Prabowo Subianto untuk melakukan amnesti, abolisi, dan rehabilitasi terhadap narapidana, mantan tahanan, dan eks narapidana yang memiliki latar belakang masalah politik dari era pemerintahan Presiden Jokowi. Yudi menekankan pentingnya pemulihan keadilan ini untuk mencapai persatuan nasional dan kemajuan Indonesia.

Koordinator Eksekutif JAKI Kemanusiaan Inisiatif, Yudi Syamhudi Suyuti menyampaikan realisasi Asta Cita ke-1 seperti melakukan amnesti, abolisi dan rehabilitasi terhadap narapidana, mantan tahanan, eks narapidana berlatar belakang dengan masalah politik. 'Ini merupakan pemulihan keadilan atau restorative justice antara rakyat dan negara yang sempat terbelah di era kekuasaan Presiden ke 7 Jokowi.

Hal ini sangat penting, jika Pak Presiden Prabowo ingin Indonesia benar-benar maju dan tercapai persatuan nasional,' kata Yudi, dalam keterangannya dikutip pada Selasa, 11 Februari 2025. Yudi mendorong hal itu lantaran ia melihat dan mendengarkan apa yang dirasakan dari tahanan hingga mantan narapidana yang terdampak akibat hukuman yang dinilai jauh dan tidak seimbang dari era kekuasaan sebelumnya.'Hingga tidak memiliki KTP sehingga tidak dapat mendapatkan hak-haknya dalam hal layanan BPJS, tidak bisa membuka rekening bank, kehilangan hak politiknya baik memilih maupun dipilih,' tutur Yudi. Yudi menuturkan mereka mendapatkan itu dari ekspresi berbicara, menyampaikan pendapat, mengkritik pemerintah atau pengusaha yang dekat dengan kekuasaan. 'Di sinilah kami mengadvokasi dengan menyebut dua subyek hukum, yaitu subyek hukum I terdiri dari tahanan, narapidana, mantan tahanan , mantan narapidana dan subyek hukum II, yaitu Presiden ke-7 Joko Widodo,' jelas Yudi. Pun, dia menambahkan hal itu menyangkut tempus delicti, locus delicti dan masa pemerintahan kekuasaan saat itu. Kata dia, bukan menghujat ataupun menstigma keburukan Presiden ke-7 Joko Widodo. Yudi memambahkan sarannya ke Presiden Prabowo dalam rangka pemulihan keadilan serta persatuan nasional yang berbasis kemanusiaan dan hak asasi manusia. Selain itu, menurut Yudi pentingnya penyebutan subyek hukum ke-II Presiden Jokowi agar tak melebar ke unit-unit kekuasaan pemerintahan di bawahnya yang bisa berdampak terjadinya distorsi negara. 'Karena bagaimana pun kekuasaan pemerintah paling utama, yaitu presiden adalah sumber dari tindakan-tindakan unit-unit atau cabang-cabang kekuasaan di pemerintahannya,' ujar Yudi. Dengan demikian, ia bilang dalam hal ini aparat penegak hukum (APH) tidak menjadi subyek hukum. Sebab, tindakannya dipengaruhi oleh kekuasaan politik pemimpin pemerintahan, yaitu presiden. 'Inilah pentingnya terjadi pemulihan keadilan melalui tindakan hukum dalam bentuk amnesti, abolisi, rehabilitasi dari Presiden Prabowo untuk para tahanan, narapidana, mantan tahanan, mantan narapidana berlatar belakang atau beririsan dengan masalah politik di masa pemerintahan Presiden ke-7 Joko Widodo,' ujar Yudi.

Berita ini telah kami rangkum agar Anda dapat membacanya dengan cepat. Jika Anda tertarik dengan beritanya, Anda dapat membaca teks lengkapnya di sini. Baca lebih lajut:

VIVAcoid /  🏆 3. in İD

AMNESTY POLITICS HUMAN RIGHTS JOKOWI PRABOWO RESTORATIVE JUSTICE Keadilan

Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama

Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.

Saat Koalisi Advokasi KBB Sulut dan Jemaat Ahmadiyah, Bahas Strategi Advokasi di Media MassaSaat Koalisi Advokasi KBB Sulut dan Jemaat Ahmadiyah, Bahas Strategi Advokasi di Media MassaYendra Budiana menceritakan bagaimana kondisi pihaknya menghadapi media massa dan pemberitaan terkait kekerasan yang dialami jemaat Ahmadiyah pada 2005.
Baca lebih lajut »

Presiden Prabowo Bercanda: Jadi Presiden Nggak Boleh FluPresiden Prabowo Bercanda: Jadi Presiden Nggak Boleh FluPada Munas Kadin, Presiden Prabowo Subianto bercanda mengatakan bahwa menjadi Presiden tidak enak karena tidak boleh kena flu. Ia menyamakan pemilihan Ketua Umum Kadin dengan Pilpres, namun menekankan pentingnya kesatuan dan kerja sama bagi negara.
Baca lebih lajut »

Presiden Trump: Lima hal yang perlu diketahui tentang pelantikan Presiden AS Donald TrumpPresiden Trump: Lima hal yang perlu diketahui tentang pelantikan Presiden AS Donald TrumpDonald Trump akan diambil sumpahnya pada Senin dalam serangkaian acara yang akan memulai masa jabatan kepresidenannya.
Baca lebih lajut »

Selain Presiden Korea Selatan Yoon Suk Yeol, Berikut Daftar Presiden di Dunia yang Pernah DitahanSelain Presiden Korea Selatan Yoon Suk Yeol, Berikut Daftar Presiden di Dunia yang Pernah DitahanTidak hanya Presiden Korea Selatan Yoon Suk Yeol yang ditahan, terdapat presiden dan mantan presiden lain di dunia pernah ditangkap dan ditahan.
Baca lebih lajut »

Donald Trump dan JD Vance Dilantik Jadi Presiden dan Wakil Presiden Amerika SerikatDonald Trump dan JD Vance Dilantik Jadi Presiden dan Wakil Presiden Amerika SerikatArtikel ini membahas tentang pelantikan Donald Trump dan JD Vance sebagai Presiden dan Wakil Presiden Amerika Serikat. Selain itu, artikel ini juga memaparkan profil dan latar belakang JD Vance, termasuk informasi tentang rumah-rumahannya.
Baca lebih lajut »

Presiden Prabowo dan Presiden India Droupadi Murmu Perkuat PersahabatanPresiden Prabowo dan Presiden India Droupadi Murmu Perkuat PersahabatanPresiden RI Prabowo Subianto menghadiri jamuan makan malam kenegaraan di India dan menekankan pentingnya hubungan sejarah dan budaya antara kedua negara. Presiden Prabowo juga menegaskan komitmen untuk memperkuat kerja sama strategis di berbagai bidang.
Baca lebih lajut »



Render Time: 2025-02-16 07:24:47