Adil Hakim dilantik sebagai Ketua Umum KORMI untuk periode 2024-2028. Dalam pidatonya, Adil Hakim menekankan pentingnya meningkatkan partisipasi masyarakat dalam olahraga dan mengumumkan persiapan FORNAS VIII tahun 2025.
Ketua Umum KORMI Adil Hakim secara resmi dilantik untuk masa jabatan 2024-2028 di Gedung Auditorium Kementerian Pemuda dan Olahraga , Jakarta, pada Jumat (31/1/2025). Pelantikan ini dihadiri oleh sejumlah tokoh penting, termasuk Menteri Pemuda dan Olahraga Dito Ariotedjo, Menteri Ekonomi Kreatif Teuku Riefky, dan Ketua Komite Olimpiade Indonesia (KOI) Raja Sapta Oktohari.
Dalam pidato perdananya sebagai Ketua Umum KORMI, Adil Hakim menekankan pentingnya meningkatkan partisipasi masyarakat dalam olahraga. Ia menargetkan partisipasi sebesar 10 persen dari total populasi Indonesia, yang berarti 28 juta orang. Sebagai salah satu program kerjanya, Adil Hakim mengumumkan persiapan penyelenggaraan Festival Olahraga Masyarakat Nasional (FORNAS) VIII tahun 2025 yang akan diadakan di Nusa Tenggara Barat. Ia berencana untuk menjadikan FORNAS VIII sebagai ajang yang berbeda dari edisi sebelumnya, yang dapat memaksimalkan potensi seluruh Induk Olahraga di KORMI. Ketua KOI Raja Sapta Oktohari turut menekankan pentingnya mengikuti tata kelola internasional dan aktif berdiskusi dalam forum-forum TAFISA (The Association For International Sport for All). Sementara itu, Menteri Pemuda dan Olahraga Dito Ariotedjo menyebut KORMI Nasional sebagai mitra strategis potensial untuk Kemenpora karena fokusnya pada memastikan Indonesia sehat dan bugar. Dito juga yakin bahwa Adil Hakim akan menjadi ketua umum yang fresh dan visioner
KORMI Adil Hakim FORNAS VIII Olahraga Masyarakat TAFISA
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Ketua Umum Pordasi Pacu Serahkan Undangan Rakernas ke Ketua Umum KONIKetua Umum Pordasi Pacu Teddy Soediro memberikan undangan pembukaan Rakernas kepada Ketua Umum KONI Marciano Norman di Kantor KONI Pusat di Jakarta. Rakernas ini akan diselenggarakan pada 1 Februari di Sentul, Bogor, Jawa Barat, dan menjadi yang pertama setelah transformasi Pordasi.
Baca lebih lajut »
Dukungan Gus Yasin untuk Ketua Umum PPPSejumlah tokoh PPP Jawa Tengah, termasuk KH Fadholan Musyafak dan Masruhan Samsurie, menyatakan dukungan kepada Gus Yasin untuk maju sebagai Ketua Umum PPP. Dukungan ini juga diperkuat oleh Ketua DPC PPP Solo, Edy Jasmanto, dan diharapkan dapat membawa perubahan signifikan bagi PPP ke depan. Muktamar yang direncanakan digelar setelah Lebaran 2025 menjadi momentum penting bagi PPP untuk kembali merebut kursi di parlemen pada Pemilu 2029 mendatang.
Baca lebih lajut »
Ketua Umum WSN: Luas Kebun Kelapa Sawit Saat Ini Cukup untuk Meningkat Permintaan CPOKetua Umum Sawit Nusantara (WSN), Abdul Aziz, menekankan bahwa luas perkebunan kelapa sawit di Indonesia saat ini sudah cukup untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri dan ekspor. Ia mendorong peningkatan pengelolaan dan produksi TBS agar bisa mencapai 3-4 ton per hektar per bulan, yang dapat meningkatkan produksi CPO nasional hingga tiga kali lipat.
Baca lebih lajut »
Wakil Ketua Umum MUI Tolak Usulan Pakai Dana Zakat untuk MBGWakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) Anwar Abbas menolak usulan Ketua DPD RI Sultan B Najamuddin untuk menggunakan dana zakat untuk pembiayaan program makan bergizi gratis (MBG). Menurut Buya Anwar, dana zakat hanya boleh disalurkan kepada delapan golongan penerima yang telah ditentukan dalam Islam, bukan untuk keluarga yang berada. Ia menyarankan agar dana infak dan sedekah atau wakaf yang dikelola dengan bijak dapat digunakan untuk membiayai program MBG.
Baca lebih lajut »
Eks Ketua PN Surabaya Diduga Terima Duit Suap untuk Tunjuk Hakim Perkara Ronald TannurAhli hukum pidana Universitas Trisakti Abdul Fikar Hadjar menilai penangkapan hakim Rudi Suparmono karena dugaan suap dari Ronald Tannur, mengindikasikan adanya mafia peradilan yang sistemik. Ia menyebut hampir di seluruh sub sistem peradilan tidak ada yang steril dan menyebut sindikalisme 'kasih uang, habis perkara' benar-benar nyata. Fickar menduga uang Rp 1 triliun lebih yang berasal dari tersangka Zarof adalah titipan para hakim yang belum pensiun untuk menghindari terlacak melalui sistem LHKPN.
Baca lebih lajut »
Hakim Nonaktif Erintuah Damanik dan Dua Hakim Lainnya Didakwa Suap Pembebasan TerpidanaSidang dakwaan tiga hakim, Erintuah Damanik, Heru Hanindyo, dan Mangapul, digelar di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Mereka didakwa menerima suap untuk membebaskan terpidana kasus pembunuhan Gregorius Ronald Tannur.
Baca lebih lajut »