Pemerintah memiliki keinginan besar untuk mempercepat pembangunan Papua.
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Presiden Ma’ruf Amin menerima berbagai aspirasi dari para tokoh adat Papua Barat saat melakukan pertemuan dengan para raja, kepala suku, dan tokoh adat di wilayah Papua Barat di Kaimana, Kamis . Salah satunya mengenai permintaan tokoh adat agar dilakukan pemekaran kembali di wilayah Papua Barat bagian selatan.
Dia mengatakan, meski pemerintah saat ini masih melakukan moratorium pemekaran wilayah di seluruh Indonesia. Namun, untuk Papua dikecualikan, karena ingin mempercepat pembangunan kesejahteraan masyarakat Papua. Namun, kata Ma'ruf, usulan tambahan pemekaran wilayah di Papua Barat yang disampaikan para tokoh adat kali ini masih perlu dipertimbangkan.
"Bapak Wapres, harapan kami yang paling tinggi, kami ingin memiliki provinsi sendiri, Bapak Wakil Menteri Dalam Negeri juga mudah-mudahan bisa mencatat apa yang menjadi keluh kesah kita," ujarnya. Selanjutnya, Hakim juga mengharapkan beberapa wilayah di Papua Barat bagian Selatan dapat dipecah lagi menjadi beberapa kabupaten.
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Kunjungan Wapres Ma'ruf Amin di Papua Diapresiasi PGGP-PB, Bukti Keseriusan PemerintahWakil Presiden (Wapres) Republik Indonesia KH Maruf Amin diapresiasi jajaran Persekutuan Gereja-Gereja di Papua dan Papua Barat (PGGP.PB), Pengurus Papua Christian...
Baca lebih lajut »
Ada Kereta Cepat, Pemerintah 'Suntik Mati' KA Argo Parahyangan?Kemenhub memberikan penjelasan terkait dengan rencana &039;suntik mati&039; KA Argo Parahyangan setelah Kereta Cepat Jakarta-Bandung beroperasi.
Baca lebih lajut »
Erick Thohir: Belum Ada di Sejarah RI Pemerintah Dorong Beli Produk Dalam Negeri | merdeka.comSelain mendorong belanja produk dalam negeri, pemerintah juga meningkatkan anggaran Kredit Usaha Rakyat (KUR) menjadi Rp460 triliun bukan berita bohong atau hoaks. Adapun, nilai bantuan KUR untuk tahun ini mencapai Rp373 triliun.
Baca lebih lajut »
Pemerintah Revisi Undang-Undang IKN, Bantah Ada MasalahMenteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa membatah Undang-Undang Ibu Kota Negara (UU IKN) cacat.
Baca lebih lajut »
BREAKING NEWS: Brigpol Muhammad Yusdar Tewas Ditembak OTK di Yahukimo Papua Pegunungan - Tribun-papua.comKabid Humas Polda Papua Kombes Ahmad Musthofa Kamal menyebut, Muhammad Yusdar meninggal setelah mengalami luka tembak di bagian bahu.
Baca lebih lajut »