Menteri Investasi/Kepala BKPM, Bahlil Lahadalia buka suara atas penolakan organisasi keagamaan untuk ikut serta mengelola tambang.
Jumat, 07 Jun 2024 12:47 WIB Sebagai informasi, Presiden Joko Widodo telah menandatangani Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara pada 30 Mei 2024.
"Sudah barang tentu ada yang menolak. Apa boleh buat, berarti tidak membutuhkan. Kita memberikan ke yang membutuhkan dengan syarat-syarat ketat, untuk digunakan untuk mengurus umat," katanya dalam konferensi pers di Kantor Kementerian Investasi/BKPM, Jakarta Selatan, Jumat .Bahlil juga merespons ucapan Ketua Umum PP Muhammadiyah periode 2005-2015 Din Syamsuddin yang meminta organisasinya menolak tawaran izin tambang. Bahlil menyebut akan melakukan penjelasan mengenai niat pemerintah.
Kelola Tambang Organisasi Keagamaan Muhammadiyah
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Bahlil Sebut Izin Tambang ke Ormas Agama tidak Boleh DipindahtangankanBahlil memastikan pembagian IUP ini akan dilakukan dengan baik tanpa adanya conflict of interest.
Baca lebih lajut »
Bahlil: Berlebihan kalau ada konflik akibat izin tambang buat ormasMenteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Bahlil Lahadalia memandang terjadinya konflik horizontal akibat munculnya perizinan mengelola ...
Baca lebih lajut »
Ormas Dapat Tambang, Siapa yang Keluarkan Izin? Ini Kata Bahlil..Kepala BKPM Bahlil Lahadalia buka suara perihal izin tambang untuk Ormas Keagamaan
Baca lebih lajut »
Menteri LHK Setuju Izin Tambang Ormas: Daripada Tiap Hari ProposalMenteri LHK Siti Nurbaya buka suara soal alasan pemberian izin tambang ke ormas-ormas keagamaan.
Baca lebih lajut »
Ormas Keagamaan Bisa Kelola Tambang, Bahlil: Biar Tak Dikuasai Perusahaan Gede!Menteri Investasi/ Kepala BKPM, Bahlil Lahadalia menjelaskan alasan pemerintah memberikan izin usaha pertambangan (IUP) kepada ormas keagamaan.
Baca lebih lajut »
Ormas Keagamaan Dapat Tambang, Bahlil: Bukan Urusan Politik, Lebay!Menurut Bahlil, apabila kebijakan pemerintah membagikan WIUPK pada masa-masa pilpres, maka masuk akal jika beberapa pihak mengaitkannya dengan urusan politik.
Baca lebih lajut »