Saat ini, pemerintah masih memberlakukan moratorium pemekaran daerah atau daerah otonom baru (DOB) Sehingga pembentukan Provinsi Bogor Raya baru sebatas wacana publik saja.
ADANYA penerapan moratorium daerah otonom baru atau pemekaran daerah oleh pemerintah pusat membuat rencana pembentukan Provinsi Bogor Raya dinilai baru sebatas wacana.
“Hampir 250 usulan daerah otonomi baru Komisi II yang resmi, ditambah usulan baru yang belum resmi 318 DOB, masih stagnan. Yang memenuhi syarat banyak tetapi, ada keputusan moratorium dari pemerintah,” ujar Yandri saat dihubungi di Jakarta, Minggu . Yandri melanjutkan kendati telah memenuhi syarat, kunci terealisasinya Provinsi Bogor Raya terletak pada sisi pemerintah apakah akan membuka keran moratorium atau tidak.
"Moratorium sampai hari ini, selama lima tahun saya di Komisi II, beda sama Komisi II yang lalu, saya sampe menandatangani hampir 21 DOB. Tapi hari ini, nol yang kita bahas dan tidak ada kesepakatan untuk membahas dengan pemerintah karena moratorium,” paparnya.
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Komisi II DPR Jangan Abaikan Rakor Wapres Soal RUU PertanahanKomisi II DPR RI yang membahas RUU tersebut tidak boleh mengabaikan hasil rapat koordinasi dengan sejumlah menteri yang dipimpin Wapres Jusuf Kalla pada Selasa (20/8).
Baca lebih lajut »
Komisi II DPR RI Tegaskan Indonesia Harus Jadi Negara BerdaulatAnggota DPR dari Fraksi Partai Demokrat itu memberikan apresiasinya atas kerja pemerintah dalam menjaga stabilitas ekonomi di tengah kondisi ekonomi global yang punya tantangan besar.
Baca lebih lajut »
Anggota Komisi I: Tak Perlu Libatkan Internasional di PapuaYang diperlukan keseriusan Pemerintah dalam mengatasi akar persoalan di Papua
Baca lebih lajut »
Komisi V DPR Prihatin Lemahnya Pengawasan Angkutan LautKomisi V DPR RI menyayangkan lemahnya pengawasan Pemerintah terhadap penyelenggaraan angkutan laut.
Baca lebih lajut »
Ketua Komisi V DPR Kritik Pemerintah soal Pengawasan Angkutan LautFary juga mengemukakan perlunya penerapan sistem konfirmasi keberangkatan seperti yang dilakukan dalam moda transportasi udara dan kereta api.
Baca lebih lajut »
Merasa Ahli Dibidang Hukum, Lulung Ingin Duduk di Komisi III DPR RILulung ingin duduk di Komisi III DPR RI. Lulung merasa dirinya ahli di bidang hukum.
Baca lebih lajut »