Terutama, pada kebijakan kemasan rokok polos tanpa merek yang masuk dalam Rancangan Peraturan Menteri Kesehatan (RPMK) dan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2024.
. Terutama, pada kebijakan kemasan rokok polos tanpa merek yang masuk dalam Rancangan Peraturan Menteri Kesehatan dan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024.
Poin penting yang ditekankan oleh Ateng yakni mayoritas pekerja di industri ini adalah ibu-ibu yang berpendidikan terbatas. Ateng menyebutkan, kebijakan-kebijakan baru yang diusulkan, seperti kemasan rokok polos tanpa merek berpotensi memperburuk situasi mereka. "Dalam jangka panjang, tekanan yang semakin besar pada industri tembakau legal diperkirakan akan menyebabkan PHK massal, terutama di kalangan para pekerja yang sebagian besar adalah ibu-ibu berpendidikan rendah," imbuh dia.Selain soal kebijakan kemasan rokok polos tanpa merek, serikat pekerja juga menyoroti minimnya perhatian pemerintah terhadap aspirasi mereka. Hingga saat ini, Ateng akui serikat pekerja tidak pernah diundang Kementerian Kesehatan untuk berdiskusi.
Rokok Federasi Serikat Pekerja Rokok Tembakau Makanan D
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Kebijakan Kemasan Rokok Polos Berpotensi Meningkatkan Rokok Ilegalkebijakan kemasan rokok polos tanpa merek tidak serta-merta menurunkan prevalensi perokok, dan justru malah meningkatkan peredaran rokok ilegal.
Baca lebih lajut »
Aturan Baru Rokok, Pemerintah Harus Siap Kehilangan Rp 460 TPemerintah tengah berupaya untuk menekan konsumsi rokok melalui penerapan tiga skenario kebijakan terkait industri rokok.
Baca lebih lajut »
Awas! Aturan Kemasan Rokok Polos Malah Kuras Penerimaan NegaraPengusaha rokok dalam negeri tengah was-was menanti kebijakan pemerintah soal kemasan rokok.
Baca lebih lajut »
Pakar Nilai Kebijakan Kemasan Rokok Polos Tanpa Kemasan Terindikasi Ada Intervensi AsingKebijakan ini berdampak sangat negatif pada industri hasil tembakau dari hulu sampai ke hilir, mulai dari petani, pekerja, hingga peritel.
Baca lebih lajut »
Curhat Pengusaha Rokok Harus Hadapi 480 Peraturan dari Pusat-DaerahPara pengusaha rokok menolak rencana aturan kemasan rokok polos yang akan dikeluarkan Kementerian Kesehatan.
Baca lebih lajut »
Rencana Aturan Kemasan Rokok Polos Dinilai Bakal Suburkan Rokok IlegalGold
Baca lebih lajut »