Permintaan agar bandara tak beroperasi untuk menghormati hari raya.
REPUBLIKA.CO.ID, BANDA ACEH— Pemerintah Kabupaten Aceh Besar meminta PT Angkasa Pura II di Bandara Internasional Sultan Iskandar Muda Blang Bintang Aceh Besar menghentikan penerbangan pada hari pertama Idul Adha dan Idul Fitri.
Baca Juga Konferensi pers tersebut dihadiri pihak PT Angkasa Pura II, Kemenkumham HAM Aceh, dan perwakilan maskapai, serta pihak terkait lainnya di wilayah Aceh. "Dalam rangka pelaksanaa dan penegakan syariat Islam di Aceh Besar, kami mengimbau pihak Bandara SIM dan seluruh maskapai untuk menghentikan seluruh penerbangan, baik yang take off lepas landas maupun landing ," katanya lagi.
Menurut dia, banyak petugas di Bandara Internasional SIM Blang Bintang Aceh Besar mengeluh tidak bisa melakukan shalat pada hari raya karena kesibukan rutinitasnya.
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Aceh Besar Minta Operasi Bandara Berhenti Sementara Saat LebaranPemkab Aceh Besar mengimbau operasional penerbangan dihentikan sementara saat hari lebaran dari dan menuju Bandara Internasional Sultan Iskandar Muda
Baca lebih lajut »
Bupati Aceh Besar Minta Maskapai Stop Penerbangan Saat Idul Fitri-Idul Adha'Saya respons dengan suratnya kita menginginkan di bandara sebagai bandara halal dan sedang melaksanakan syariah Islam,' kata Mawardi.
Baca lebih lajut »
Pemerintah Aceh Besar larang maskapai beroperasi pada hari rayaPemerintah Kabupaten Aceh Besar meminta PT Angkasa Pura II di Bandara Internasional Sultan Iskandar Muda (SIM) Blang Bintang Aceh Besar untuk menghentikan ...
Baca lebih lajut »
Angkasa Pura kaji larangan penerbangan di Bandara Aceh saat Idul AdhaPT Angkasa Pura II (Persero) akan mengkaji surat imbauan Bupati Aceh Besar Mawardi Ali untuk menghentikan penerbangan di Bandara Sultan ...
Baca lebih lajut »
Anggota DPR RI minta kasus hukum kepala desa di Aceh dihentikanAnggota Komisi III DPR RI M Nasir Djamil meminta Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh menarik laporan kasus hukum Keuchik (kepala desa) Munirwan terkait dugaan ...
Baca lebih lajut »