Dekan FH Universitas Brawijaya Aan Eko Widiarto mengatakan, DPR dan presiden seharusnya tak membuat kebijakan strategis.
Suasana pembahasan Rancangan Undang-Undang Pilkada di Badan Legislasi DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu .
Dekan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Aan Eko Widiarto, mengatakan, baik DPR maupun presiden semestinya tidak membuat kebijakan strategis dalam pembentukan undang-undang pada masa akhir jabatan. Sebab, perumusan UU yang dilakukan dalam waktu singkat cenderung akan meninggalkan prinsip partisipasi bermakna dari publik.
Baik DPR maupun presiden semestinya tidak membuat kebijakan strategis dalam pembentukan undang-undang di masa akhir jabatan. Sebab, perumusan UU yang dilakukan dalam waktu singkat cenderung akan meninggalkan prinsip partisipasi bermakna dari publik.RUU DPA
Utama Ruu Kementerian Negara Ruu Dpa
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Pembahasan RUU PPRT Lamban, Formappi Sindir Ini Bukan Kepentingan ElitRUU yang akhirnya disahkan oleh DPR mayoritas merupakan RUU-RUU dengan kepentingan elit yang begitu kuat
Baca lebih lajut »
Abaikan Kepentingan Perempuan, DPR Punya Catatan Buruk Legislasi termasuk RUU PPRTEksekutif dan legislatif lebih mengutamakan isu lain sehingga isu terkait perlindungan kepada perempuan jarang terbaca
Baca lebih lajut »
Jokowi Harap DPR Bahas RUU Perampasan Aset secepat RUU PilkadaPresiden berharap respon cepat juga bisa diaplikasikan DPR untuk segera mengurus rancangan undang-undang perampasan aset
Baca lebih lajut »
Jokowi Puji Reaksi DPR Tolak RUU Pilkada, tapi Singgung RUU Perampasan AsetPresiden Joko Widodo (Jokowi) mengapresiasi respons cepat DPR RI membatalkan revisi UU Pilkada di tengah gelombang aksi penolakan. Jokowi menilai reaksi parlemen sangat b
Baca lebih lajut »
DPR Jangan Asal Kebut Pembahasan Revisi UUDPR dinilai terlalu memaksakan atau buru-buru dalam membahas RUU Kementerian Negara dan RUU Imigrasi
Baca lebih lajut »
RUU Pilkada Batal Disahkan, Luqman PKB: Kami Percaya Kawan-Kawan di DPR Masih Punya NuraniParipurna DPR tak kuorum karena banyak anggota DPR tak hadir sehingga RUU Pilkada batal disahkan.
Baca lebih lajut »