Ombudsman Republik Indonesia (ORI) mengusulkan tujuh pilihan kebijakan yang dapat dipertimbangkan untuk diambil pemerintah.
UPAYA pemerintah mengendalikan harga beras di tingkat konsumen urung berbuah manis. Sebab, saat ini harga komoditas tersebut masih mengalami kenaikan. Karenanya pengambil kebijakan didorong untuk mencari solusi komprehensif menghadapi gejolak harga bahan pangan itu.
Usulan tersebut didasari pada kondisi lapangan saat ini, yaitu harga beras, baik premium maupun medium telah melampaui HET. Dari data olahan ORI, dalam periode 3 Agustus 2023 hingga 17 September 2023, harga beras premium secara nasional naik 11,54% sedangkan beras medium naik 5,92%.Per tanggal 17 September 2023, rerata harga beras premium secara nasional tercatat Rp15.180 per kilogram . Lalu rerata harga beras medium secara nasional tercatat Rp12.700 per kg.
Perumusan HET gabah juga mesti tetap mempertimbangkan komponen produksi di tingkat petani. Nantinya, kata Yeka, jika harga gabah sudah terkendali, maka kebijakan HET gabah dapat dicabut. Sebab, saat ini harga gabah cenderung bergerak liar dan turut mengerek kenaikan harga beras di tingkat konsumen. Pilihan kelima, yaitu mendorong Perum Bulog mengoptimalkan lebih cepat pemasukan importasi beras dari berbagai negara guna kepentingan pasokan Cadangan Beras Pemerintah . Itu perlu diikuti dengan tata kelola importasi yang tetap mengacu pada peraturan perundangan-undangan yang berlaku dan mengedepankan prinsip-prinsip Good Corporate Governance .
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Kemdikbud Resmikan Usulan 213 Warisan Budaya Takbenda Indonesia dari 31 ProvinsiSebanyak 213 warisan budaya resmi direkomendasikan sebagai Warisan Budaya Takbenda Indonesia. Warisan budaya ini nantinya akan ditetapkan oleh Kemdikbud.
Baca lebih lajut »
Segera di Lantik, Ini Nama 6 Penjabat Wali Kota dan Bupati di Jawa BaratMekanisme usulan nama yang hendak menjadi penjabat kepala daerah rekomendasi dari dewan perwakilan rakyat daerah (DPRD).
Baca lebih lajut »
Jaga Stabilitas Harga, Pemrov Gorontalo Sediakan 200 Ton BerasPemerintah Provinsi Gorontalo Menyediakan 200 Ton Beras Untuk Menjaga Kenaikan Harga di Tengah Kemarau Panjang
Baca lebih lajut »
Fakta-fakta NET TV PHK 30 Persen Karyawan, Ternyata Gara-gara Kebijakan IniBerikut fakta terkait kebijakan NET TV yang akhirnya memilih untuk melakukan PHK terhadap 30 persen karyawannya.
Baca lebih lajut »
Pengamat Nilai Erick Thohir Mampu Lanjutkan Kebijakan Presiden JokowiMenteri BUMN Erick Thohir berkomitmen untuk melanjutkan berbagai program dan kebijakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk ke depannya.
Baca lebih lajut »