Wacana pengembalian mekanisme pemilihan kepala daerah (pilkada) melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) kembali mencuat.
Wacana pengembalian mekanisme pemilihan kepala daerah melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kembali mencuat. Kali ini, Presiden Prabowo Subianto yang menyuarakan wacana ini dengan salah satu alasan jika calon kepala daerah dipilih DPRD bisa lebih efisien.'Saya lihat, negara-negara tetangga kita efisien. Malaysia, Singapura, India, sekali milih anggota DPRD , sekali milih ya sudah DPRD itulah milih gubernur, milih bupati.
'Kalau Presiden yang memulai mengangkat wacana ini, kelihatannya akan lebih mudah untuk ditawarkan kepada seluruh partai politik yang ada,' kata Saleh di Jakarta, Jumat, 13 Desember 2024 seperti dilansir Antara. Berikut sederet respons sejumlah pihak terkait usulan Kepala Daerah dipilih DPRD, sebagaimana dihimpun Tim News Liputan6.com:1. PAN Sambut Positif Usul Prabowo soal Kepala Daerah Kembali Dipilih DPRDKetua DPP PAN Saleh Partaonan Daulay mengapresiasi pernyataan Presiden RI Prabowo Subianto terkait dengan pemilihan kepala daerah kembali ke DPRD masing-masing dan pemikiran serupa sudah lama dibahas di internal PAN.
'Soal kinerja kepala daerah, tidak diukur dari mekanisme pemilihannya, tetapi justru lebih pada hasil kerja dan pelayanannya kepada masyarakat,' ujarnya. Saleh menambahkan, 'Yang jelas PAN akan ikut mengkaji dan melakukan simulasi. PAN juga tidak mau cost politics menjadi sangat tinggi dengan sistem yang ada saat ini. Tidak sehat dalam menjaga kualitas demokrasi.'2. PDIP Ingin Kedaulatan Langsung di Tangan RakyatPDI Perjuangan tidak mau terburu-buru menyikapi keinginan Presiden Prabowo Subianto agar kepala daerah dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah . PDIP menegaskan akan lebih dulu melakukan kajian mendalam atas wacana tersebut.
'Tapi pada prinsipnya kami tetap ingin pemilu langsung dan kedaulatan di tangan rakyat. One man, one vote,' ucap Deddy. Deddy mengatakan masih banyak cara lainnya untuk menurunkan tingginya biaya pilkada. Tinggal keseriusan pemerintah, mau atau tidak membuat pesta demokrasi berjalan jujur, adil dan sportif. Tidak ugal-ugalan seperti yang terjadi belakangan ini, kata Deddy.
Selain itu, kata dia, mekanisme penyelenggaraan Pilkada juga menimbulkan gejolak di masyarakat. Dia mengungkapkan adanya inefisiensi Pilkada dimana uang negara habis, namun hasilnya tidak maksimal. 'Sesungguhnya usulan ini sudah lama dibicarakan di tingkat partai politik ya. Dan hari ini saya melihat trennya positif sambutan dari masyarakat. Saya berharap ini akan terus bergulir untuk kita mencari sebuah pola demokrasi memang yang sesuai dengan pendiri bangsa,' tuturnya.
Dia menjelaskan, omnibus law paket UU politik itu nantinya berisi bab terkait pilkada serta pemilu. Kemudian, bab tentang partai politik dan bab tentang hukum acara sengketa kepemiluan. 'Usul agar budaya dan kultur politik kita tidak barbarian termasuk soal money politik menjadi juga salah satu pertimbangan penting kenapa pemilihan itu tidak lagi dilakukan secara langsung,' ujar dia.
Politikus Golkar ini menuturkan, ada alasan mengapa hanya gubernur yang dipilih DPRD. Berdasarkan, asas otonomi daerah tersebut tertuang dalam Pasal 18 Ayat UUD 1945 dan Pasal 18 ayat 4 UUD 1945 sebagai ketentuan konstitusional bahwa Gubernur, Bupati dan Wali Kota dipilih secara demokratis. “Maka dipilih secara langsung oleh rakyat dalam Pilkada atau tidak langsung melalui DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota, itu sama demokratisnya dan juga masih sesuai dengan prinsip konstitusionalisme,” terangnya.
Dia menyebut, efisiensi merupakan masalah teknis semata. Hal yang yang penting dilakukan adalah agar pelaksanaan Pilkada masih dalam koridor dan prinsip konstitusionalisme. “Biaya tinggi yang diklaim Pak Prabowo terjadi di pilkada menurut kami tidak disebabkan oleh sistem pemilunya, melainkan praktik-praktik politik transaksion seperti mahar politik dan politik uang yang sebenarnya telah dilarang di dalam UU Pilkada yang berlaku,' kata Haykal, saat dihubungi, Minggu, 15 Desember 2024.
Haykal menjelaskan, di negara dengan sistem presidensial, tidak dikenal suatu pemilihan pimpinan eksekutif dilakukan oleh lembaga legislatif. Jika pemilihan diubah maka akan mengacaukan pelaksanaan otonomi daerah yang bisa bergeser kepada sentralisasi seperti masa orde baru. Saidiman menilai, gagasan pilkada dipilih DPRD adalah bentuk dari fenomena di kalangan elite karena lelah berkompetisi di antara mereka. Sehingga, ada keinginan suatu penyelesaian di tingkat elite layaknya ciri khas orde baru.
'Saya kira kepentingan publik menjadi nomor dua, kepentingan elite yang utama. Jadi orientasinya akan berubah dan akan merugikan masyarakat,' tegasnya.
Gubernur DPRD Prabowo Subianto Kepala Daerah Pilkada
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Kepala Daerah Dipilih DPRD, Ini Respons Rano KarnoMenurut Rano Karno usulan ini bisa disetujui maupun ditolak dengan alasan dan pertimbangan yang jelas.
Baca lebih lajut »
Respons DPR terhadap Ide Prabowo Soal Kepala Daerah Dipilih oleh DPRDDPR akan menjadikan ide Prabowo yang menginginkan perbaikan sistem pemilu sebagai acuan pembahasan RUU Pilkada. Sistem pemilu perlu dievaluasi.
Baca lebih lajut »
Respons PDIP Soal Wacana Kepala Daerah Dipilih Lewat DPRDPDIP masih ingin agar calon kepala daerah dipilih langsung oleh rakyat.
Baca lebih lajut »
Soal Kepala Daerah Dipilih DPRD, Perludem: Tak Cocok, Asas Otonomi Daerah Bisa HilangPresiden Prabowo Subianto sebelumnya mewacanakan perubahan sistem pilkada dari pemilu langsung ke pemilihan oleh DPRD.
Baca lebih lajut »
Wacana Kepala Daerah Kembali Dipilih DPRD, PDIP Ingin Kedaulatan Langsung di Tangan RakyatPresiden Prabowo Subianto ingin agar kepala daerah kembali dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).
Baca lebih lajut »
Gelombang Tinggi, Pemerintah Daerah di Pantura Jawa Tengah Siapkan Beras PaceklikPemerintah daerah di Pantura Jawa Tengah mulai menyiapkan bantuan pangan bagi nelayan di daerah masing-masing
Baca lebih lajut »